Liputan6.com, Semarang - Sebanyak 380 siswa kelas IPA SMAN 3 Semarang angkatan 2016 gagal dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun ini. Hal itu memaksa Pemkot Semarang mengevaluasi kurikulum yang dipakai.
Meskipun Menristek Dikti M Nasir menjanjikan akan memperhatikan siswa-siswi tersebut dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mendatang, evaluasi diperlukan agar kegagalan karena terkait sistem aplikasi tidak lagi menimpa para siswa SMAN 3 Semarang.
Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu usai bertemu Menristek Dikti M Nasir di kantor Kemenristek Dikti, Jakarta, menyebutkan evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan Sistem PDSS SNMPTN sebagai salah satu jalur masuk PTN.
"Sehingga kasus ini tidak terulang di masa depan," kata Hevearita, Senin (23/5/2016).
Ita, biasa dipanggil, mengungkapkan pertemuan digelar sebagai tindak lanjut pembentukan tim investigasi untuk mengusut kegagalan para siswa SMAN 3 Semarang.
Pertemuan itu juga dihadiri Kepala SMAN 3 Semarang Bambang Nianto, Wakepsek bersama tim IT SMAGA, perwakilan Tim Advokasi dan Klarifikasi Orang Tua Siswa SMAGA, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin.
Baca Juga
Advertisement
"Kami ingin ada solusi terbaik untuk para siswa SMAN 3 Semarang," kata Ita.
Dalam pertemuan tersebut, Menristek Dikti, berjanji memberikan dukungan dan merapatkan permasalahan tersebut dengan pihak terkait. Kementerian akan mengkaji ulang kebijakan dan sistem yang ada.
Meski begitu, 380 siswa itu tetap dinyatakan gagal dan disepakati tidak akan ada perubahan atas hasil SNMPTN 2016 yang telah diumumkan. Kesimpulan sementara gagalnya siswa SMAN 3 Semarang masuk SNMPTN 2016 diduga murni kesalahan pihak sekolah dalam input data.
Selain itu, Sistem PDSS SNMPTN 2016 belum mengakomodasi sampai detil Kurikulum 2013 Berbasis SKS Diskontinyu Multi Menu/Seri/Paket seperti yang dijalankan di SMAN 3 Semarang.
"Sekolah seharusnya peka terhadap perubahan sistem yang digunakan pusat. Penggunaan sistem baru untuk SNMPTN dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Pemkot, dalam hal ini Dinas Pendidikan," kata Ita.
