Liputan6.com, Padang - Serbuan ritel-ritel modern ke berbagai daerah mengancam para pelaku usaha ritel tradisional. Pemerintah daerah setempat pun berusaha membendung serbuan tersebut dengan strateginya masing-masing. Upaya ini dilakukan juga oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Untuk itu pada tahap pertama ini Pemprov Sumatera Barat meluncurkan 1000 Minang Mart guna menghambat masuknya ritel modern berjaringan ke Minang. Ke depannya jumlah Minang Mart akan terus bertambah setelah peluncuran perdana 1.000 Minang Mart pada Selasa 24 Mei 2016.
"Bisa saja lebih, karena kata-kata '1000' itu hanya slogan," kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno usai peluncuran.
Irwan mengatakan, data statistik menunjukkan dunia usaha di Sumbar didominasi kalangan pelaku usaha mikro yang persentasenya mencapai 84 persen. Pelaku usaha kecil mencapai 14 persen, usaha menengah 0,2 persen, sisanya usaha berskala besar.
Konsep Minang Mart tidak mengarah ke waralaba namun lebih pada konsolidasi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Sumbar. "Toko-toko, kedai-kedai yang ada di Sumbar silahkan berafiliasi dengan Minang Mart," katanya.
Untuk menjaga persaingan sehat antar-pedagang, para pedagang yang terafiliasi dengan Minang Mart diwanti-wanti untuk menjual sesuai dengan harga pasar. Konsep ini untuk menghindari 'pembunuhan' massal pada para pedagang yang telah ada dan tidak terafiliasi dengan Minang Mart.
Minang Mart dibagi dalam empat kelas, yakni kelas A merupakan toko besar yang buka selama 24 jam, kelas B toko kelontong sedang, kelas C warung kecil, dan kelas D untuk pedagang yang berjualan dengan gerobak. Pasokan barang untuk toko yang di-branding Minang Mart berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Grafika Jaya Sumbar yang ditunjuk sebagai pemasok.
Baca Juga
Advertisement
BUMD ini akan membeli barang kebutuhan toko-toko di Minang Mart langsung dari produsen dan kelompok-kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan pokok. Konsep penyedian bahan pokok seperti beras, cabai, dan lain-lain. menjadi pembeda Minang Mart dengan usaha ritel yang berkembang saat ini.
Gubernur telah menunjuk tiga BUMD untuk menjalankan program 1000 Minang Mart, yakni Grafika sebagai pengelola sekaligus pemasok barang, Bank Nagari sebagai pemberi kredit kepada pelaku usaha dengan bunga 7%, dan PT Jamkrida sebagai lembaga penjamin bagi usaha yang tidak memiliki agunan.
Tahap awal, konsep ini akan dilakukan di toko-toko milik koperasi dalam lingkungan Pemda Sumbar.
Irwan optimistis program Minang Mart akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah hingga mampu menekan inflasi daerah. Sokongan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diharapkan mampu memberikan dukungan pada program tersebut.
Kehadiran tim ini diharapkan bisa menjembatani akses pelaku UMKM ke sektor keuangan yang selama ini dinilai menyulitkan. Salah satu dari lima program TPAKD Sumbar yakni capacity building bagi UMKM yang mencakup akses permodalan dan pengembangan UMKM dan program asistensi UMKM.
