Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar atau Dubes Venezuela untuk Indonesia, Gladys Urbaneja Duran, mengatakan upaya penggulingan Presiden yang sah, Nicolas Maduro, terus dilakukan pihak oposisi negara tersebut.
Bahkan pihak oposisi yang didompleng barat, kata Duran, menginginkan Maduro mundur dari posisi Presiden Venezuela pada Desember ini. Meski demikian, Duran yakin, keinginan para anggota oposisi untuk menggelar referendum akhir tahun tak akan terwujud.
Advertisement
"Melihat ketentuan dan persyaratan yang ada, tak mungkin referendum dilakukan pada Desember 2016," sebut Gladys di Hotel Kartika Chandra, Rabu (25/5/2016).
Menurut Gladys, pernyataan tersebut didasari alasan kuat. Walau pihak oposisi mengklaim sudah punya 1 persen tanda tangan rakyat Venezuela yang ingin referendum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan memverifikasi keaslian data.
"Tata cara melakukan referendum telah diketahui pihak oposisi. Mereka menyatakan mereka telah memiliki 1 persen tanda tangan dari pemilih terdaftar untuk disampaikan pada KPU, 1 persen itu adalah pemilih sah yang terdata ada di KPU Venezuela," sebutnya.
"Saat ini KPU sedang melakukan verifikasi terkait tanda tangan yang mereka sampaikan. Verifikasi dengan melihat apakah orang ini sesuai KTP-nya seusai dengan tangan dan sidik jarinya benar-benar menandatangani petisi ini," sebut Duran.
Usai verifikasi, Duran mengatakan, masih ada tahapan selanjutnya. Tahapan tersebut adalah harus ada 20 persen pemegang suara sah yang menyetujui diadakan referendum.
"Tahap kedua setelah verifikasi dibutuhkan 20 persen dari pemilih terdaftar untuk menyetujui referendum tersebut. Baru setelah itu KPU bisa melakukan referendum," tegasnya.
Duran menambahkan, pernyataan bahwa pemerintah Venezuela, menghalangi-halangi referendum tak benar. Pemerintah hanya memastikan, kelompok yang ingin menggelar pemungutan suara harus mengikuti aturan yang berlaku.
"Jadi, tidak benar pemerintah menghalangi referendum tersebut," tutup Duran.
