Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok heran dengan adanya pengurus RT dan RW yang mengancam mundur jika tetap harus membuat laporan via aplikasi Qlue setiap hari. Padahal, laporan itu untuk memudahkan pihaknya membuat laporan pertanggungjawaban gaji ketua RT/RW sebesar Rp 700-800 per bulan.
"Kan (ketua RT/RW) minta gaji, minta operasional. Nah wajar kan. makanya kita bilang insentif ini, minta tanggung jawabnya (lewat Qlue). Kalau Anda enggak suka ya berhenti saja jadi RT. Pusing amat. sederhana kan," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Advertisement
Menurut Ahok, ketua RT/RW yang protes ke DPRD hari ini adalah oknum yang marah karena tidak bisa lagi menjual lapak kepada warga. Ahok menemukan ada oknum RW di Jakarta Barat yang menjual lapak seharga Rp 1,5 juta kepada pedagang kaki lima (PKL).
"Mohon maaf saja, itu RT/RW yang marah itu apa? Itu sebagian oknum, jual lapak, surat menyurat orang mau beli rumah, minta rekomendasi. Kan semua saya coret udah, (sekarang semua izin) di PTSP. Kalau cuma malakin doang atau cuma mau jual lapak doang, keluarin saja, berhentiin, enggak usah jadi RT/RW," tegas Ahok.
Dia pun membandingkan dirinya yang sebenarnya tidak harus ke Balai Kota untuk berkantor. Hanya saja karena digaji oleh APBD, Ahok merasa harus bertanggung jawab dengan cara tetap berkantor dan bekerja.
"Saya tanya, saya wajib masuk kantor enggak? Enggak wajib kok, saya boleh tidur di rumah kok. Tapi pantes enggak saya dibayar gaji oleh warga DKI, tapi tidak kerja? Nah ini sama. Jadi kita mau ribut nih? Udah lah kalau mau ribut jangan cari gua. Salah sasaran lu," ujar Ahok
Hari ini, sejumlah forum Ketua RT/RW di beberapa kelurahan di DKI Jakarta mendatangi Komisi A DPRD DKI untuk memprotes paksaan harus melapor ke Qlue. Beberapa ketua RT/RW bahkan mengancam tidak akan membantu saat Pilkada 2017.
