Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo dikabarkan segera merombak (reshuffle) kabinetnya dalam waktu dekat. Terlebih Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar telah menyatakan bergabung dengan pemerintah. Artinya Jokowi harus memberikan jatah kursi menteri kepada 2 partai itu.
"Potensi menambah kursi untuk partai politik saat reshuffle kabinet besar," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya ketika dihubungi, Jumat (27/5/2016).
Baca Juga
Advertisement
Karena itu, mau tidak mau Jokowi harus mengurangi kursi menteri dari profesional. "Kalau mengganti menteri dari parpol lain, nanti potensi konfliknya lebih besar. Langkahnya ya mengorbankan menteri dari profesional," ujar dia.
Situasi seperti ini, kata Yunarto akan membuat Jokowi seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak bisa membedakan evaluasi kerja dan manuver politik.
"Seharusnya Jokowi konsisten, dulu pernah bilang kalau koalisi tanpa syarat," Tutup Yunarto.