Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Ahok menyatakan, ketua RT/RW yang protes membuat laporan lingkungannya melalui aplikasi Qlue bukan protes karena adanya aplikasi, melainkan hanya sebagian oknum yang tidak bisa lagi menjual lapak di lingkungannya.
Sebab, menurut pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama ini, jumlah pengurus RT/RW yang ribut itu karena kehilangan mata pencarian ilegal.
"Saya mau tanya RT/RW yang marah ribut? Cek dulu, ada parkir liar enggak? Ada jual lapak enggak? Nguasain fasum-fasos enggak? Jadi menurut saya sebenarnya enggak ada urusan dengan Qlue. Ini sebenarnya urusannya adalah lapak-lapak kami bongkarin," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (30/5/2016).
Ahok mengakui, RT/RW memang tidak berada di bawah struktur Pemprov DKI. Namun karena mendapatkan dana operasional, maka wajib ada bentuk tanggung jawab berupa laporan Qlue tiga kali setiap harinya.
"Kita juga bukan bilang mau pecat mereka, kok. Sekarang logika begini saja, mereka mau masuk penjara apa tidak? Kalau terima uang APBD itu ada pertanggungjawaban enggak? Kalau dia tidak di bawah kami, dia tidak boleh ambil uang operasional," kata Ahok.
Baca Juga
Advertisement
Ahok menduga RT/RW yang protes tersebut hanya mencari ribut dengannya. "Protes Qlue ini kan cuma nyari alasan bagaimana mau ribut sama saya. Kalau kamu enggak demen Qlue, ya enggak usah lapor," ucap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, jumlah RT/RW yang setuju membuat laporan Qlue dan bekerja bagus masih sangat banyak. Oleh karena itu, dia tak mau terlalu memusingkan sebagian RT yang protes.
"Kalau lu enggak sempat jangan jadi RT/RW bos, kamu kira RT/RW itu pejabat? RT/RW itu orangnya mau nolong masyarakat. Banyak RT yang bagus enggak ribut kok," kata Ahok.
