Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dikabarkan tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penetapan setiap 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur nasional.
Namun Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku kurang setuju dengan rencana penetapan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Meskipun, dia mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari Jokowi terkait wacana tersebut.
"Saya belum mendengar secara resmi dari Presiden. Saya kok agak kurang setuju ya, karena Pancasila ini bukan untuk libur," ujar Hidayat di sela rangkaian acara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam 30 Mei 2016.
Baca Juga
Advertisement
Kendati begitu, kata Hidayat, jika libur yang dimaksud diisi dengan kegiatan-kegiatan yang spesifik tentang Pancasila, seperti seminar, perlombaan, dan program konkret lain, maka wacana tersebut masih bisa diterima.
"Jadi kegiatan hari itu tidak lagi di bangku sekolah, kuliah, atau tidak lagi di kantor-kantor, tetapi membuktikan berpancasila dalam arti konkret. Kalau itu yang dimaksudkan libur, saya masih mengerti," tutur dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku keberatan jika libur 1 Juni hanya digunakan untuk tidak melakukan aktivitas belajar, bekerja, namun justru diisi dengan istirahat atau bertamasya saja.
"Saya kira sila ke berapa dari Pancasila yang memberikan ruang untuk itu. Jadi Pancasila itu mengajarkan kita tentang perilaku hidup yang berkualitas, memberi nilai tambah, efektif, bertanggungjawab, dan memaksimalkan waktu yang maksimal," ucap dia.
"Saya berharap memang yang paling utama dari Hari Lahir Pancasila adalah bukan liburnya, tapi komitmen untuk melaksanakan (butir-butirnya), yang sekarang semakin banyak yang darurat, semakin diperlukan kerja keras, dan bukan hari libur," ujar Hidayat.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi tak ingin Pancasila sekadar diperingati, melainkan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh karena itu Hari Kelahiran Pancasila dijadikan dijadikan hari libur. Pramono juga mengatakan, rancangan perpres yang mengatur hal itu tersebut masih difinalisasi.
