Liputan6.com, Jakarta - Pemadaman listrik di Nias yang telah terjadi selama 11 hari telah membuat pemerintah daerah (Pemda) kesal. Bupati Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Sokhiatulo Laoli mengadukan kasus ini kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli. PT PLN (Persero) diminta untuk mempelajari kontrak-kontrak penyewaan mesin diesel untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah, termasuk Nias.
"Di Nias 11 hari listrik mati. Sejak kita merdeka sampai sekarang, total penduduk Nias 800 ribu orang hanya terlayani 5 Megawatt (Mw) milik PLN. Sedangkan 20 Mw sewa rental," kata Sokhiatulo Laoli di kantor BPK, Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Namun kondisi ini rawan risiko. Ternyata, katanya, penyewaan diesel oleh PLN bermasalah, sehingga secara sepihak swasta memutus kontrak rental diesel kepada PLN. Inilah yang diakui Sokhiatulo yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik selama berhari-hari. "Kapan Nias bisa dialiri listrik secara penuh seperti daerah lainnya," ucap Sokhiatulo.
Baca Juga
Advertisement
Menko Rizal Ramli menjawab keluhan tersebut. Dia mengakui bahwa ada PLN menghadapi kendala keterbatasan pembangkit listrik di Sumatera Utara. Dengan begitu, perusahaan pelat merah ini menggunakan jalan pintas yang hanya bersifat sementara yakni rental diesel.
"Yang penting ada listrik, makanya sewa diesel. Tapi biayanya luar biasa besar bisa sampai US$ 30 per Kwh. PLN yang tadinya untung jadi rugi hampir Rp 107 triliun. Bahkan karena keenakan sistem diesel ini, pembangunan pembangkit diperlambat supaya sewa diesel terus," terangnya.
Dampaknya, sambung Menko Rizal, ketika ada pertikaian tagihan antara pihak swasta dan PLN, mereka langsung mengambil langkah penghentian sewa diesel secara sepihak.
"Main tarik saja itu sewa diesel. Akhirnya PLN yang tersandera. Jadi buat PLN hati-hati dengan kontrak yang akan datang," tandas Rizal.
