Liputan6.com, Bandung - Bukan manusia, ancaman terbesar penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat adalah bencana alam. Tak jarang, provinsi ini kerap ditimpa bencana alam skala nasional.
Hal ini pun membuat jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) gelisah. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jabar, Endun Rizalulhaq mendesak pemerintah mengantisipasi potensi bencana alam selama pemilihan umum.
"Kita sebagai penyelenggara yang jelas harus dilindungi dahulu oleh undang-undang. Jadi harapan kita dalam peraturan KPU itu mengantisipasi peristiwa yang force majeur," kata Endun di Bandung, Jabar, Rabu (1/6/2016).
"Kan hari H (Pilgub Jabar) itu rencananya 9 Desember 2018, kumaha (bagaimana) kalau hari itu banjir?" sambung dia.
Baca Juga
Advertisement
Dia mengatakan, payung hukum bagi otoritas penyelenggara pemilu ini sangat diperlukan. Mengingata selama tiga tahun mendatang pelaksanaan pemilu bakal digelar.
Dia menjelaskan, penyelenggaraan pemilu pada 2017, yaitu pilkada serentak untuk Kabupaten Tasikmalaya, Bekasi, dan Kota Cimahi.
Sementara pada 2018 akan diselenggarakan Pilgub Jawa Barat dan bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pilkada serentak di 16 kota-kabupaten. Disambung lagi dengan penyelenggaraan pemilu legislatif pada 2019.
Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menyatakan, daerah yang paling rentan terjadinya bencana alam saat pemilu, yaitu Tasikmalaya, Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
