Liputan6.com, Jambi - Jambi kerap dilanda mati listrik yang berujung pada pemadaman bergilir. Hal ini lantaran kurangnya pasokan listrik di provinsi itu. Gara-gara masalah ini, Gubernur Jambi Zumi Zola curhat pada PLN dan juga Menko Maritim Rizal Ramli.
Curhatan sang gubernur disampaikan saat menghadiri pertemuan koordinasi pembangunan ketenagalistrikan di auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta pada Selasa lalu 31 Mei 2016.
Baca Juga
Advertisement
Turut hadir pada acara itu jajaran PLN, Menko Maritim Rizal Ramli dan Ketua BPK Rizal Djalil. Menurut Zola, Jambi mengalami kekurangan listrik yang berimbas kepada pemadaman bergilir.
"Kita (Jambi) butuh solusi terbaik, di beberapa daerah ada beberapa kontrak pembangunan infrastruktur listrik selesai tahun ini tetapi belum jalan," kata Zola.
"Seperti di Muarasabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Proyek PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas 100 MW (mega watt) yang hampir selesai tahun ini belum berjalan," sambung dia.
Menurut Zola, informasi terkini, Jambi akan mendapat jatah 1.800 MW. Namun dari pembicaraan terakhir, jatah 1.800 MW itu akan dikurangi.
"Jadi saya sampaikan, bahwa jangan dikurangi karena sekarang saja Jambi sudah defisit 90 ribu MW dan itu hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kita mau maju maka kita harus meningkatkan listrik kita," ujar mantan pesinetron itu.
Masalahnya
Pada kesempatan itu, Menko Maritim Rizal Ramli mengatakan, saat ini banyak proyek infrastruktur kelistrikan diberikan kepada perusahaan yang tidak punya pengalaman, jaringan, dan keuangan.
"Perusahaan ini hanya memberikan janji seperti broker padahal uangnya tidak ada. Kami sudah mempelajari dan melakukan yang terbaik. Saya juga minta kepada pemerintah daerah yang selalu menjerit kekurangan listrik untuk membantu membereskan masalah pembebasan lahan. Ketika saya diangkat menjadi Menteri, proyek 35.000 MW ini perlu dievaluasi," tutur Rizal.
Sementara itu, Ketua BPK Rizal Jalil mengungkapkan, seperti disampaikan Presiden Jokowi pada 11 April 2016 lalu, berdasarkan audit, target listrik 10 ribu MW hanya terealisasi sekitar 7.918 MW selama 10 tahun.
Dari hasil audit BPK itu, sebanyak 166 proyek diketahui meninggalkan masalah dengan proyek mangkrak mencapai nilai Rp 6,5 Triliun. Kemudian ada 77 gardu dan transmisi masih terkendala pembebasan lahan, tapak menara belum dibebaskan yaitu sekitar 309.425.
Selanjutnya ada 22 gardu kontak transmisi dan gardu induk belum selesai karena belum ada interkoneksi PLN.
"Ada uang senilai Rp 554 miliar belum kembali dan ini harus diselesaikan," ucap Rizal Djalil.
Advertisement
