Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Indonesia masih memiliki banyak sumber energi. Tak hanya batu bara, tetapi Indonesia punya energi terbarukan ada geothermal, hydro air, ombak, angin, dan matahari dengan solar cells. Karena itu, Indonesia belum masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
"Masih banyak sumber-sumber kita, sehingga kita memang belum masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Tetapi dalam pendalaman untuk kajian-kajian ke sana memang sudah dimulai tetapi kita memang belum memutuskan itu," ujar Jokowi seperti dikutip dari Setkab, Jumat (3/6/2016).
Jokowi juga mengatakan kalau PLTN masih dalam proses hitung-hitungan plus minusnya. Hal itu lantaran Indonesia masih memiliki sumber pembangkit listrik yang lain.
Baca Juga
Advertisement
"Microhydro belum dikerjakan. Geothermal masih banyak sekali. Kira-kira 29.000 MW, kemudian angin dan ombak. Tapi tidak apa-apa, saya sudah perintahkan dikalkulasi seperti apa," ujar Jokowi.
Saat wartawan menanyakan apakah PLTN akan dibangun dalam waktu dekat, Jokowi menjawab belum.
TPAnya 13000 MW
Saat disinggung mengenai realisasi pembangunan listrik 35.000 MW, Jokowi menuturkan yang jelas hingga akhir tahun lalu sudah ditandatangani TPAnya 17.300, kemudian yang groundbreaking sampai saat ini kurang lebih 8.000 MW.
Kemudian sisanya menurut Jokowi sebagian dikerjakan oleh PLN. "Seperti ini. Ini yang mempercepat. Yang mempercepat. Ya memang kombinasi antara investor dan PLN sendiri yang membangun. Itu yang banyak orang tak tahu," tutur dia.
Terkait masalah listrik, Jokowi menuturkan, percepatan-percepatan dalam pembangunan pembangkit listrik memang diperlukan. Ada yang memakai batu bara bisa memakan waktu 4-5 tahun. Misalkan di Batang dan Tanjung Jati memakan waktu 4-5 tahun.
Untuk mengatasi kekurangan di provinsi dan daerah, Jokowi lewat pembangkit listrik tenaga mesin gas. "Ini cepat konstruksinya. 3 bulan, mesinnya masuk ditaruh. Bangun 6 bulan selesai. Percepatan seperti ini yang diperlukan. Meski pun secara harga sedikit lebih mahal. Tapi karena kebutuhan mendesak, baik oleh industri, hotel dan masyarakat yang ada di provinsi, di daerah itu harus diputuskan," kata dia. (Ahm/Ndw)
