Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung kembali menegaskan tidak akan ada rasionalisasi atau pemecatan terhadap 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Ia menuturkan pemerintah hanya menetapkan moratorium penerimaan PNS.
"Tidak ada keinginan pemerintah untuk katakanlah merasionalisasi atau melakukan pengurangan dalam angka yang cukup besar sekali," kata Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2016).
Advertisement
"Bahwa kemudian pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS sudah dilakukan," Pramono menambahkan.
Pramono menjelaskan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandy telah mengirim surat pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat itu berisi rencana jangka panjang terhadap PNS.
Terkait dengan isu yang berkembang di publik saat ini, Pramono telah mengonfirmasi langsung pada Menteri Yuddy.
"Kemarin saya pribadi sudah sampaikan langsung kepada Men PAN-RB, dan Men PAN-RB menyampaikan tidak benar seperti yang berkembang di publik," Pramono menandaskan.
Pemerintah sebelumnya disebutkan tengah menyiapkan sistem untuk merasionalisasi PNS dan lembaga yang ada di Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan bisa menghemat anggaran hingga 25 persen dari total anggaran belanja pegawai saat ini.
Menteri Yuddy mengatakan, saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja pegawai.
"Kalau dengan adanya rasionalisasi 1 juta pegawai, bisa menghemat paling tidak 25 persen dari anggaran belanja pegawai," ucap Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 31 Mei 2016.
