Liputan6.com, Jakarta - Sinyal Partai Golkar bakal merapat mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta semakin kuat. Hal itu ditunjukkan langkah Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Wilayah 1 Jawa dan Sumatera DPP Partai Golkar Nusron Wahid yang menyambangi Sekretariat TemanAhok.
Nusron mengaku sudah meminta izin Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebelum bertemu relawan pengumpul KTP buat Ahok itu. Novanto pun, menurut dia sangat mengizinkan.
Advertisement
"Saya datang ke sini sudah minta izin Ketua Umum, dan Ketum mengizinkan. Udah gitu saja," kata Nusron usai menemui TemanAhok di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2016) malam.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu pun membeberkan, partai berlambang beringin itu cenderung untuk mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang.
"Kalau tanya kecenderungan (dukungan Golkar), ya enggak usah saya jawab, saya datang ke sini, menemui TemanAhok, artinya apa? Terjemahkan sendiri," ujar Nusron.
Dalam pertemuan tertutup dengan TemanAhok menjelang buka puasa, Nusron menyatakan hanya sekadar silaturahmi. Namun, ia tak menampik ada bahasan khusus dalam pertemuan dengan relawan Ahok itu.
Salah satu diskusi tersebut yakni tentang sikap yang mesti diambil dalam menanggapi disahkannya Undang-undang Pilkada yang baru. Nusron merasa relawan Ahok mesti punya simulasi menanggapi undang-undang itu.
Diketahui, dalam UU Pilkada yang baru, khususnya poin yang terkait jalur perseorangan, ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada.
Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Menurut Nusron, ini mesti segera diantisipasi matang oleh TemanAhok.
"Jangan sampai Ahok terjegal," Nusron menandaskan.
