Liputan6.com, Jakarta - Terus menjadi sorotan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Dinas Pertamanan dan Pemakaman melakukan pembenahan. Kini pemesanan makam seperti memilih kursi di bioskop secara online.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati mengatakan, untuk mendapatkan makam, warga harus datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di kelurahan sesuai dengan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU).
Di situlah, warga bisa memilih lokasi makam yang diinginkan. Memilihnya pun seperti menentukan kursi bioskop.
"Iya mirip seperti itu (memilih kursi bioskop). Nanti petugas PTSP akan buka datanya. Akan kelihatan mana aja lahan yang masih kosong," kata Ratna saat dikonfirmasi, Minggu (12/6/2016).
Setelah memilih, warga bisa langsung membayar retribusi melalui Bank DKI. Biaya yang harus dibayar antara Rp 40-100 ribu sesuai dengan lokasi yang berlaku selama 3 tahun.
"Nanti kembali lagi ke PTSP. Bukti pembayarannya dilihatkan. Nanti warga pemesan akan diberi SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)," imbuh dia.
Warga kemudian membawa SKRD ke petugas TPU. SKRD itulah yang menjadi acuan petugas dalam mengurus proses pemakaman jenazah dan tanpa dipungut biaya.
"Tinggal ditunjukin san bilang ke petugas TPU-nya supaya disiapkan dan itu enggak bayar. Kalau ada yang minta bayaran berarti itu pungutan liar," kata Ratna.
Gubernur Ahok sebelumnya berulang kali melontarkan kekecewaannya dengan kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Ia berencana merombak habis jajaran pejabat di dinas tersebut apabila stok pejabat yang baik sudah dia temukan.
"Bu Ratna (Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta) saya enggak mau dengar taman toilet jorok, rekrut orang kampung mau kerja, jangan fiktif, dendam saya, bukti nyolongnya banyak nih," tegas Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa, 9 Februari 2016.
Mantan Bupati Belitung Timur sangat kesal melihat taman di Jakarta jauh dari bagus. Beberapa kali diperingatkan, tapi tidak juga berubah.
Advertisement
