Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara buka puasa bersama Aburizal Bakrie atau Ical. Presiden ke-6 RI, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut hadir dalam acara tersebut.
Meski hadir, keduanya terlihat tidak duduk bersebelahan, khususnya saat salat magrib. SBY dan Jokowi duduk dibatasi oleh Presiden ke-3 RI BJ Habibie.
Advertisement
Bukan hanya tak duduk bersamaan, Jokowi dan SBY pun tak pulang bersama. Jokowi lebih dulu pamit baru kemudian menyusul SBY.
Keduanya memang menjadi sorotan, lantaran saat SBY mengkritik pemerintahan Jokowi-JK pada saat berbuka puasa di kediamannya, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 10 Juni 2016.
Meski demikian, Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan kritik dari SBY tersebut hanya biasa.
"Kan itu biasa. Kritik itu kan biasa. Ini kan silahturahim bulan suci Ramadan, itu bagus ada tokoh politik datang. Ada Pak SBY, Pak Presiden hadir. Kan bagus sekali," ucap Zulkifli.
Presiden RI keenam SBY mencatat tujuh kritik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. SBY mengatakan, ada tujuh hal yang harus dibenahi pemerintah agar tak membawa implikasi buruk bagi masa depan bangsa.
Antara lain, dalam situasi ekonomi ada permasalahan mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ke depan.
Menurut SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global. Juga bisa digenjot dari adanya daya beli masyarakat yang baik. Di samping lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak membuka lapangan kerja baru.
Selain itu, SBY melihat persoalan lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu alasan mengapa daya beli masyarakat menjadi menurun. SBY menilai, harusnya pemerintahan Jokowi bisa menyiasati hal ini. Khusus terkait kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadan, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang proaktif.
