Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain terkait penerapan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak masih terus berlangsung. Pemerintah berharap uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan tersebut akan menutup kekurangan (shortfall) serta mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.343 triliun di RAPBN-P 2016.
“Tax amnesty kan masih dibahas. Kita tentu harus belajar pengalaman tax amnesty di negara lain. Ternyata penerimaan pajak dari tax amnesty di negara lain relatif kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” jelas Rizal saat ditemui usai Raker RAPBN-P 2016 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengatakan, pembahasan dan pengesahan RUU Pengampunan Pajak masih terus dalam proses, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan tahun. “Ini juga sudah bulan Juni, UU-nya saja belum final. Tentu ini masih butuh waktu,” jelas dia.
Sementara itu, terkait penerimaan pajak yang ditaksir shortfall Rp 150 triliun-Rp 180 triliun, pemerintah harus berhemat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menginstruksikan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga, termasuk anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.
Kementerian yang dipimpin Rizal Ramli ini mendapat jatah pemangkasan anggaran 17,2 persen dari Rp 500 miliar di APBN 2016 menjadi Rp 414,1 miliar di RAPBN-P 2016.
“Saya kira memang kondisi secara umum pemerintah memutuskan untuk mengurangi pengeluaran masing-masing departemen termasuk kantor kami mengurangi anggaran. Tapi kami akan jaga tujuan-tujuan utama tidak bergeser dan target-target utama tetap tercapai,” kata Rizal.
