Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly angkat suara terkait penilaian Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang penegakan hukum saat ini.
Menurut Yasonna, penilaian itu hanya persepsi pribadi Ketua Umum Partai Demokrat. Sebab, kata Yasonna, dalam menegakkan hukum, pemerintahan Jokowi-JK tidak tebang pilih. Misalnya, kasus dualisme Partai Golkar dan PPP, Menkumham sudah menyelesaikan dengan baik.
"Ini persepsi Pak SBY. Partai politik kan sudah selesai. Golkar dan PPP happy dan senang. Kalau ada Pak Djan Faridz keberatan, itu sah-sah saja," ucap Yasonna di kantornya, Jakarta, Senin, 13 Juni 2016 malam.
Yasonna membantah jika ada "tangan tak terlihat" dalam proses penegakan hukum saat ini. "Enggak ada itulah, masak ada namanya invisible hand," ucap politikus PDIP tersebut.
Meski begitu, Yasonna tak ingin terus membela diri jika dikritik dari luar pemerintah. "Saya kan pemerintah. Biar masyarakat yang menilai. Ini kan ada fatsunnya," ucap Yasonna.
Di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, SBY menyampaikan tujuh catatan untuk pemerintahan Jokowi-JK. Di bidang hukum, SBY mengingatkan agar aparat penegak hukum dapat menjaga profesionalisme. Sebab SBY menilai, upaya penegakan hukum saat ini mulai merosot.
"Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih, dan bahkan transparansi ini tampak menurun. Rakyat melihat ada invisible hand yang membuat penegakan hukum kita tampak merosot," kata SBY.
Advertisement
