Liputan6.com, Wina - Menteri Dalam Negeri Austria, Wolfgang Sobotka mengatakan, solusi paling akhir dan baik terhadap rumah tempat Hitler lahir dan kecil harus dihancurkan. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah wawancara kepada TV ORF.
Rumah itu kini kerap disiarkan dalam berita, keputusan pemerintah untuk mengambil alih ternyata justru memberatkan anggaran parlemen. Rumah itu terletak di kota kecil Braunau am Inn dekat perbatasan Jerman.
Advertisement
Kontroversial menyeruak tatkala pemilik sekarang ini menolak merenovasi atau menjual rumah itu. Ia takut lokasi tersebut dijadikan 'kuil' bagi neo-Nazi.
Sobotka mengatakan pengambilalihan sangat penting.
"Kita telah menempuh segala untung menggunakan rumah itu seperti membeli dari pemilik sekarang. Tapi tak ada hasil."
"Buat saya, kalau tak bisa diambil alih, penghancuran adalah... jalan terbaik," ujar Sobotka pada Sabtu 11 Juni lalu.
Namun, menurut juru bicara kementerian dalam negeri keesokan harinya pernyataan Sobotka adalah pribadi, bukan kebijakan pemerintah.
Pihak kementerian telah mengundang sejumlah ahli sejarah untuk merekomendasi nasib rumah masa kecil Hitler itu.
"Kami sekarang tengah mempelajari undang-undang Austria agar bisa memaksa pemilik properti agar bisa menyerahkan kepada pemerintah," kata juru bicara Karl-Heinz Grundboeck.
"Usaha pengambilan alih rumah itu dalam beberapa tahun terakhir adalah satu-satunya cara untuk menghindari pengkultusan tempat itu."
Bangunan itu sudah kosong semenjak 2011, kendati demikian, pemiliknya Gerlinde Pommer menerima uang kontrak dari pemerintah agar rumah itu tak dihuni.
Rumah tersebut telah menjadi milik keluarga Pommer selama lebih dari 1 abad. Diktator kejam Adolf Hitler lahir di bangunan itu pada 20 April 1889.
Masalah hukum dimulai 5 tahun lalu, ketika itu Pommer menolak rumah tersebut direnovasi. Ia juga tak tertarik dengan tawaran pemerintah membeli rumah tersebut.
Sebelum kisruh dimulai, rumah itu pernah dijadikan pusat bagi orang dengan disabilitas mental. Kementerian Dalam Negeri Austria telah menggunakan rumah utama semenjak 1972 untuk kantor berbagai organisasi kemanusiaan. Dewasa ini dijadikan pusat pelatihan bahasa bagi para imigran.
Rumah seluar 800m2 itu menghabiskan uang pemerintah 4.800 euro sebulan. Perjanjian kontrak antara kedua pihak mengatakan bangunan itu tidak boleh dijadikan museum atau yang berhubungan dengan sejarah.
