Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengusulkan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 hingga Rp 70 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK bahkan melihat pemangkasan anggaran bisa lebih tinggi dari yang diusulkan ke DPR.
"Mungkin berubah, mungkin lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Pemangkasan anggaran lebih tinggi masih terbuka. Terlebih RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang diharapkan mendatangkan penerimaan negara, tidak jelas nasibnya di DPR. "Nanti dihitung Menkeu, tapi banyak," lanjut JK.
Meski memangkas banyak anggaran, JK yakin tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebab, pemangkasan dilakukan di program yang tidak prioritas.
"Ya kita harus menyadari itu karena yang dikurangi tidak esensial," kata JK.
Selain itu, penurunan laju ekononi, tidak serta merta hanya karena APBN. Mantan Ketua Umum Golkar itu menilai faktor lainnya, seperti ekspor, produksi industri, pendapatan masyarakat, dan komoditas lain juga memegang peran.
"Itu juga menimbulkan atau mempengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga konsumsi menurun. Jadi bukan hanya APBN," pungkas JK.
Advertisement
