Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai mau tidak mau pemerintah memang harus melakukan pemangkasan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Pemangkasan anggaran tersebut sangat realistis.
Anggota KEIN Haryadi Sukamdani menilai, alokasi belanja pemerintah dalam APBN 2016 terlalu besar. Sementara realisasi penerimaan negara hingga saat ini masih belum sesuai harapan. Agar belanja dan penerimaan bisa seimbang hingga akhir tahun, maka pemerintah harus melakukan pemangkasan.
"Memang harus dilakukan, kalau sudah seperti ini kan kepepet, permasalahannya anggaran itu di pasang tidak pas di awal, belanja di ke depan tanpa memperhatikan penerimaan. Begitu penerimaan tidak sesuai target belanja harus dikoreksi, ini yang harus dilakukan," ujar dia usai menghadiri Buka Puasa Bersama di Kediaman Menteri Perindustrian, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Baca Juga
Advertisement
Selain fokus untuk memangkas anggaran, lanjut Haryadi, pemerintah juga harus menggenjot pos-pos penerimaan. Salah satunya dengan mendorong kinerja sektor usaha yang membuahkan penerimaan bagi negara.
"Upaya sekarang harus segera menggerakkan sektor riil. Sekarang hampir semua sektor menunjukkan penurunan, perlambatan semua. Itu prioritas utama," ungkap dia.
Selain itu, Haryadi menyatakan dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) bisa menambah penerimaan negara. Namun hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena belum terealisasi.
"Kalau itu bisa mendatangkan repatriasi itu tentu akan sangat bagus, terutama dana dari luar ke dalam akan membantu likuiditas. Sekarang problem kita di likuiditas, pemerintah harus berani melonggarkan policy moneter," tandas dia.
