Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan fit and proper test atau uji kelayakan calon kapolri di DPR dirasa tidak perlu lagi dilakukan ke depannya.
Hal itu untuk membebaskan calon Kapolri dari tendensi atau intervensi politik. Sebab fit dan proper test seringkali justru membawa aroma politis setiap penunjukan kapolri oleh presiden.
"Ke depan memang kita meminta untuk merubah mekanisme Panglima TNI dan Kapolri. Karena membawa ke parlemen justru akan menggiring politisasi," kata Ray Rangkuti di Tebet, Jakarta, Minggu 19 Juni 2016.
Dia melanjutkan, negara yang menganut sistem pemerintah presidensial harusnya dikembalikan kepada presiden. Apalagi soal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI. Dengan membawa nama calon ke DPR RI dan calon tersebut ikut fit and proper test di situlah aroma politis mulai melekat. Padahal kerja TNI terlebih Polri harus bisa independen tanpa diganggu kepentingan politis.
"Idealnya pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri hanya presiden karena kita presidensial. Nah di DPR itu banyak fraksi politik yang memang menginginkan ruang politisasi," ujar Ray.
Advertisement
