Pemerintah Jepang Lebih Ketat Awasi Mitsubishi

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang akan mengawasi Mitsubishi Motors lebih ketat.

oleh Rio Apinino diperbarui 22 Jun 2016, 13:27 WIB
Presiden dan Wakil Presiden Mitsubishi Motors, Testuro Aikawa dan Ryugo Nakao, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Liputan6.com, Tokyo - Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang akan mengawasi Mitsubishi Motors lebih ketat, pasca mengaku memanipulasi hasil efisiensi bahan bakar untuk empat mobil mini.

Melansir Asia Nikkei, Rabu (22/6/2016), menurut salah seorang pejabat sekaligus juru bicara kementerian, pengawasan ketat ini disebut menjadi sanksi yang lebih efektif karena akan menunda mobil mencapai showroom, daripada hukuman berupa denda.

Aturan ini diberlakukan setelah kementerian menemukan data konsumsi bahan bakar empat mobil mini lebih boros 5-15 persen dibanding klaim di atas kertas.

Meski demikian, sehari sebelumnya, Kementerian mengatakan akan memperbolehkan kembali penjualan empat mobil mini itu. Tapi dengan syarat, Mitsubishi harus merevisi angka konsumsi bahan bakar yang dibuktikan melalui tes sesuai standar pemerintah.

Mitsubishi juga telah mengetahui rencana ini. Untuk menyambutnya, Juli nanti mereka akan melanjutkan kembali produksi mobil kecil di Prefektur Okayama.

Sebelumnya, Mitsubishi Motors sepakat akan membayar 625 ribu konsumen mobil mini dengan nominal sebesar US$ 597,5 juta atau hampir Rp 8 miliar. Uang ini merupakan bentuk kompensasi atas kerugian yang selama ini dialami konsumen.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya