Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok malu dengan kondisi pedestrian atau trotoar di Ibu Kota. Di hadapan Duta Besar (Dubes) Inggris Moazzam Malik dan Dubes Korea Selatan Cho Taiyoung, Ahok membeberkan bagaimana keluhan dan kacaunya arena pejalan kaki yang ada di DKI.
"Jakarta paling kacau trotoar. Malu kita sama Pak Dubes, Bu Dubes. Karena kalau orang jalan kaki, pasti ngomong, aduh trotoar jelek, Pak. Naik turun. Belum lagi kalau cewek dia pakai yang high heels, itu bisa masuk ke lubang," tutur Ahok saat acara peresmian proyek untuk Asian Games 2018 di Velodrome, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (22/6/2016).
Terkait hal tersebut, Ahok mengaku sudah meminta Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal menghitung berapa panjang trotoar jalan, termasuk jalan arteri di Ibu Kota.
"Bina Marga menjelaskan panjang trotoar semua 1.300 kilometer. Untuk dua sisi kiri dan kanan jalan, maka panjangnya 2.600 kilometer," kata mantan politikus Partai Gerindra itu.
Namun, kata Ahok, untuk menyelesaikan pengerjaan dengan jarak yang sangat panjang itu, Bina Marga mengatakan butuh waktu hingga setengah abad. Sebab, berdasarkan perhitungan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp50 miliar setahun dengan estimasi waktu 50 tahun.
"Rp 50 miliar setahun. Rp 50 miliar berapa lama? 50 tahun. 50 tahun kayaknya udah lewat nih. Kalau sampai (masih hidup) juga udah pikun. Enggak bisa gue. Rp 100 miliar 25 tahun. Jabatan saya cuma tinggal Oktober 2017. Kalau bisa dikontrak 5 tahun lagi," terang Ahok.
Melihat hal tersebut, mantan bupati Belitung itu mencoba meniru cara Malaysia. Dia ingin setiap pengusaha yang membangun gedung di Ibu Kota, wajib memberikan kontribusi dalam pengerjaan trotoar.
"Kerja sama pintar. Ini pengusaha, anda wajib beresin trotoar. Enak aja, anda bangunan hebat, (tapi) trotoar kami," tukas Ahok.
Apalagi, dia menyatakan, hampir sebagian besar gedung mewah di Jakarta pasti kumuh dengan PKL di sekitarnya. Itu imbas dari pegawai gedung yang rata-rata memilih makan di luar ketimbang di dalam gedung yang harganya mahal.
"Pegawainya enggak mampu makan di dalam. Nah ini ada kewajiban 20 persen. Enggak 20 persenlah, minimal masukin saja (PKL). Kalau enggak (mau) SLF (sertifikat layak fungsi) nya kita tahan," Ahok menandaskan.
Advertisement
