Liputan6.com, Jakarta - Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian telah selesai memaparkan visi dan misinya di hadapan seluruh anggota Komisi III DPR. Jenderal bintang tiga ini sempat menyinggung soal pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak mendatang 2017.
Pengamanan pilkada menjadi fokus utamanya apabila lolos fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri.
"Program prioritas saya yang didasarkan pada situasi, keamanan dalam negeri, tuntutan masyarakat, program kapolri sebelumnya, dan lainnya, itu semua menjadi fokus," ungkap Tito saat memaparkan visi dan misinya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Kemudian, lanjut dia, memasuki tahun 2017, tantangan yang dihadapi Polri akan semakin berat, baik di bidang penegakan hukum, keamanan nasional, dan lainnya. Termasuk pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
"Sukseskan Pilkada 2017 dan Pilpres 2019, masalah perbatasan, kebakaran hutan dan lahan, masalah anak, dan lain-lainnya. Lalu juga Internal pembenahan, serta peningkatan soliditas internal dan pelayanan publik yang belum optimal. Kegagalan internal itu akan berdampak pada public trust," papar Tito.
Agar Polri tidak kehilangan kepercayaan dari publik, mantan Kapolda Papua ini pun menjanjikan reformasi internal di Polri. Lalu, tugas Polri melayani masyarakat juga akan dioptimalkan.
"Layanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo, dan berbasis teknologi informasi," kata Tito.
Selain itu, dia menjanjikan proses pelayanan publik yang sederhana alias tidak lagi berbelit-belit. 'Reformasi' pelayanan publik ini dilakukan agar masyarakat mendapat kemudahan akses.
Tak hanya itu, Kepala BNPT ini pun secara khusus juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan anggota-anggotanya. "Peningkatan tunjangan kinerja. Di 2019 mencapai 100 persen. Sekarang baru 57 persen. Anggota Polri juga berhak menempati rumah dinas yang akan diperbanyak. Selain itu, ada juga program menambah rumah sakit khusus Polri," ujar dia.
"Lalu juga peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan di Papua," sambung dia.
Selain itu, Tito pun menjanjikan program wirausaha serta asuransi keselamatan kerja. Ada pula dukungan operasional untuk Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).
Advertisement
