Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR akhirnya menyetujui Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti, yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Juli 2016.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang memimpin rapat fit and proper test menanyakan ke seluruh fraksi yang hadir, apakah menyetujui Tito Karnavian menjadi Kapolri atas pilihan Presiden Jokowi. Anggota Komisi III dari 10 fraksi itu pun menyatakan setuju.
Advertisement
"Apakah setuju?" tanya Bambang di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).
"Setuju," jawab seluruh anggota fraksi.
Mendengar jawaban setuju, pria yang akrab disapa Bamseot itu akhirnya menutup rapat dan membacakan kesimpulan Komisi III DPR terkait persetujuan atas pencalonan Tito Karnavian.
"Akhirnya Komisi III DPR setelah melakukan seluruh rangkaian fit and proper test ini, meminta Presiden Jokowi memberhentikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri untuk digantikan Tito Karnavian. Pada tanggal 27 Juni 2016 mendatang sidang hasil ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR," Bamsoet menandaskan.
Sinergi dengan BNN
Dalam pemaparannya di depan Komisi III DPR hari ini, Tito antara lain menyampaikan soal pembagian tugas dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan upaya pencegahan Narkoba. Sinergi antara Polri dan BNN menurut Tito sangat penting dan akan menjadi salah satu fokus kerja baginya bila menjadi Kapolri.
"Narkoba ini atensi besar. Nantinya BNN akan fokus pada kebijakan dan jaringan-jaringan besar. Sedangkan di Polri kami dorong kegiatan pencegahan dengan kedepankan kampanye-kampanye mengedepankan fungsi pencegahan di Bimnas, Humas, intelejen di semua sektor," ujar Tito.
Selain meningkatkan sinergi dengan BNN, Tito mengaku juga akan memberikan target kepada jajarannya dari tingkatan Polda hingga Polres dalam mengungkap sindikat dan kasus narkoba di daerah masing-masing. Nantinya, tiap Polda atau Polres harus mencapai target dalam mengungkap sindikat narkoba di wilayahnya.
"Nah ini mungkin kita buat target-target. Tiap wilayah kita beri target. Kita harus lihat kriteria nya berapa ditangani Mabes, polres-polres berapa? Yang memenuhi target bisa kita beri reward (penghargaan)," ucap mantan Kapolda Papua itu.
