Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) berencana menyampaikan sejumlah masukan terkait investasi smelter kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masukan disampaikan setelah KEIN mendengar langsung keluhan para pengusaha pertambangan tentang persoalan yang dihadapi selama ini.
Anggotan KEIN yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sektor Pertambangan dan Energi Zulnahar Usman mengaku, beberapa waktu lalu telah bertemu dan mendengar keluhan dari para pengusaha pertambangan.
Dari pertemuan tersebut, dia menuturkan, ada sejumlah poin yang disampaikan pengusaha. Hal itu antara lain, mengenai ketidakpastian regulasi, investasi, divestasi, royalti hingga masalah pengembangan smelter.
"Dua hal ini yang akan kami report ke presiden yaitu soal konsistensi regulasi dan mengenai insentif untuk kemudian dikaji lagi oleh presiden," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (25/6/2016).
Baca Juga
Advertisement
Namun dalam pembahasan tersebut, Dia mengaku pihaknya menghindari poin pembicaraan yang terkait dengan relaksasi hilirisasi.
Zulnahar menuturkan, para investor mengaku jika mereka telah membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan saat berinvestasi. Padahal pengusaha menilai seharusnya infrastruktur dasar sudah menjadi kewajiban pemerintah sehingga mereka hanya berfokus pada pembangunan smelter.
Pengusaha juga mengeluhkan soal insentif. Dari yang semula dijanjikan mendapat tax holiday, namun kenyataannya mereka hanya mendapat tax allowence.
Padahal, menurut dia, inkonsistensi tersebut bisa berbahaya bagi kelangsungan investasi di Indonesia. Sementara kebijakan pemberian insentif juga dinilai lumrah dalam proses investasi, karena setelah investor masuk maka secara otomatis mereka akan membayar pajak.
"Dengan demikian KEIN akan mendorong bagaimana hilirisasi ini bisa berjalan secara optimal," pungkasnya.(Ekarina/nrm)
