Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono usai Konferensi Pers Persiapan Infrastruktur Mudik mengungkapkan, pihaknya sedang merumuskan investasi di sektor riil yang dapat dibiayai dari repatriasi dana tersebut.
Advertisement
Banyak proyek yang bisa ditawarkan kepada para pemilik modal besar, mulai dari jalan tol, proyek air minum, bendungan, dan lainnya.
“Kami diperintahkan apa saja proyek yang bisa ditawarkan dari uang yang masuk dari tax amnesty. Potensinya sih ada proyek jalan tol seperti tol Trans Sumatera, air minum, bendungan untuk kebutuhan pembangkit listrik,” kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Menurut Basuki, pemilik modal yang ikut program tax amnesty lebih tertarik mendanai proyek infrastruktur tanpa repot tender, melainkan penugasan dari pemerintah. Artinya, si pemohon tax amnesty bisa menyuntikkan dana segar ke PT Hutama Karya misalnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah membangun ruas tol Trans Sumatera.
Kementerian PUPR akan bersama merumuskan potensi proyek dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian untuk mewadahi repatriasi dana tax amnesty.
“Mereka tidak mungkin mau proyek yang ditender, mereka akan financing untuk jalan tol yang sudah ada penugasan, misalnya ke Hutama Karya. Jadi mereka nempel saja sama Hutama Karya, menambahi pendanaan karena banyak juga kok yang mau investasi di sini, contohnya investor dari Macau,” terang Basuki.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Herry TZ menambahkan, pihaknya terganjal masalah lahan untuk menawarkan proyek infrastruktur dan menyerap uang tersebut.
Dirinya berharap, repatriasi dana ini bisa ikut membiayai pembebasan lahan di Indonesia. Sebab Kementerian PUPR akan menyodorkan proyek infrastruktur jalan tol Trans Sumatera.
“Ada 8 ruas tol Trans Sumatera yang sudah diprogram dan ada Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)," tuturnya.
Jalan tol tersebut seperti Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar. Di luar itu, masih ada dua ruas lagi, Tebing Tinggi-Kisaran dan Palembang-Tanjung Api-api.
*Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.
