Liputan6.com, Jakarta - Aksi pencurian listrik dilakukan berbagai golongan pelanggan, mulai pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, bahkan tempat ibadah. Dari beberapa golongan pelanggan tersebut, pelanggan rumah tangga yang paling banyak mencuri listrik.
Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Disjaya Mambang Hartadi mengungkapkan, paling banyak yang melakukan pencurian listrik adalah golongan rumah tangga. Hal tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang penggunaan listrik.
Baca Juga
Advertisement
"Paling banyak rumah tinggal, karena ketidaktahuan mereka," kata Mambang saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Mambang melanjutkan, golongan pelanggan rumah tangga masih minim pengetahuan kalau ada hukuman yang sudah siap dijatuhkan jika melakukan aksi pencurian listrik, seperti secara sepihak menambah daya dari yang disepakati dengan PLN.
"Akibat mencuri itu bisa kena denda. Kalau bukan pelanggan, itu bisa kena pidana," tutur Mambang.
Menurut Mambang, PLN terus melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menerangkan kalau penggunaan listrik harus dilakukan dengan resmi, sehingga dapat terhindar aksi pencurian listrik yang disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat.
"Makanya ada sosialisasi memberikan pemahaman ke masyarakat supaya tahu listrik ini punya PLN. Di situ sudah ada kontraknya, sudah ada jatahnya. Kalau melanggar itu mereka mengambil hak orang lain tidak seharusnya dimiliki," kata Mambang.
Mambang mengungkapkan, jika pencurian listrik dilakukan golongan industri, biasanya terjadi unsur kesengajaan, pencurian listrik demi mendapat keuntungan lebih besar dengan memangkas biaya produksi, karena listrik merupakan komponen terbesar dalam pembentukan biaya produksi.
"Kalau industri sudah tahu dong (kalau mencuri), yang usaha orang pintar semua. Enggak akan punya industri kalau enggak pintar," ujar Mambang.
Mambang memastikan perseroan bisa lebih cepat mendeteksi pencurian listrik yang dilakukan golongan industri karena tagihan listrik lebih kecil ketimbang pemakaian.
"Kalau industri bisa langsung diketahui, dari biaya sekian, minimal pakai sekian. Kalau kita cek lagi kegiatan kita pantau dari jauh pemakaian tidak sesuai pembayaran, di sini masuk kriteria target," kata Mambang. (Pew/Ndw)
