Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengembangkan kawasan Natuna, Kepulauan Riau, menjadi kota perikanan. Natuna memiliki potensi yang cukup besar namun sampai saat ini belum dikelola dengan maksimal.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pemerintah bisa mengembangkan potensi yang ada di Kepulauan Natuna. Salah satu potensi yang dibidik pemerintah adalah sektor perikanan.
Pemerintah pun berencana untuk membangun pusat pelelangan ikan di Kepulauan Natuna seperti halnya Tokyo Fish Market di Jepang. Dengan membangun pusat pelelangan ikan di Natuna maka masyarakat internasional yang mencari ikan akan datang ke Natuna.
"Kami meminta bersama Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) harus bikin tempat lelang model fish market di Tokyo. Mungkin tidak sehebat itu, tapi seperti diketahui fish market paling hebat di Tokyo kebanyakan ikan dari Indonesia, Asia Tenggara. Kenapa tidak bikin tempat lelang yang besar, bagus di Natuna," kata dia seperti ditulis, Jumat (1/7/2016).
Baca Juga
Advertisement
Rizal Ramli mengakui kapasitas penangkapan ikan Indonesia sedang menurun. Hal itu imbas dari moratorium yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta penangkapan para pencuri ikan. Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas penangkapan ikan.
Cara yang ditempuh ialah memperbaiki izin penangkapan kapal. Dua kementerian yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan KKP telah diminta untuk mempercepat koordinasi perizinan kapal.
"Presiden minta kemarin banyak kapal-kapal izinnya belum beres, STNK Menteri Perhubungan, izin mengemudi atau hak tangkap KKP. Masih ada beberapa kapal cukup banyak belum mendapat izin. Kami akan koordinasi kedua kementerian supaya kita percepat proses izinnya," jelas dia.
Kemudian, memberikan kesempatan yang lebih besar untuk nelayan lokal khususnya yang berasal dari Pantai Utara Jawa. Selama ini, kesempatan menangkap ikan hanya diberikan kepada kapal-kapal asing.
"Di laut utara Jawa, Banten, Pati, Jepara, Jawa Timur banyak kapal kayu tradisional yang bobotnya lebih 30 ton menjangkau 100 mil lebih. Selama ini tidak diberikan izin untuk menangkap ikan di Kepalauan Natuna oleh rezim lama. Kalau rezim lama kasih asing, kalau nelayan kayu kita nggak diberi izin," jelas dia.
Rizal Ramli juga telah meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyuntik modal pada perusahaan yang bergerak di sektor perikanan. Jadi, tangkapan nelayan lokal bisa diserap secara maksimal oleh perusahaan nasional.
"Kita minta Menteri BUMN untuk fasilitasi modal kerja dan investasi perusahaan perikanan nasional kita yang betul-betul nasional. Bukan ecek-ecek, bukan berbendera Indonesia kapal milik asing," tutup dia.
**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.
