Liputan6.com, Jakarta - Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, Kementerian Sosial atau Kemensos membuat program percontohan pemberdayaan masyarakat miskin. Satu di antara programnya adalah layanan warung nontunai atau e-Warung.
Terkait itu, Kemensos telah menetapkan 74 kabupaten/kota sebagai proyek percontohan penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari tunai menjadi nontunai.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, perubahan mekanisme itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin sekaligus meningkatkan pengawasan, terhadap pelaksanaan penyaluran dana PKH agar tidak diselewengkan.
"Jadi, ini sebenarnya arahan Presiden (Jokowi), seluruh dana bansos itu diarahkan untuk dilakukan secara nontunai. (Program e-Warung) Supaya efisien, masyarakat tidak mengantre. Lalu, menghindarkan adanya pemotongan (penyelewengan)," ucap Khofifah saat berbincang dengan Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Baca Juga
Advertisement
Tak hanya itu, menurut Khofifah, jika coverage (jaminan) penerima bansos semakin banyak, mereka bisa mengatur keuangannya. "Mereka bisa sharing dan ambil (dana bansos) sesuai saat mereka membutuhkan."
Saat ini dana PKH dari Kemensos yang sudah turun sebesar Rp 1,6 triliun. Jika diserahkan secara tunai, kata Mensos, dikhawatirkan terjadi antrean dan tidak efektif, khususnya bagi penerima dana PKH.
"Kenaikan bantuan sosial ini karena adanya tambahan pencairan. Seluruh penerima PKH sebanyak enam juta jiwa, dan akan menerima bantuan sebanyak empat kali dalam satu tahun, dengan jumlah bervariasi masing-masing penerima bantuan," Ketua Umum Muslimat NU itu mengungkapkan.
Lantaran itulah, Kemensos mendapatkan tugas untuk menyelenggarakan PKH, Program Keluarga Harapan. "PKH ini dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT). Program ini juga dilaksanakan di 70 negara di dunia," ujar Khofifah.
Turunkan Angka Kemiskinan
Khofifah mengatakan, hasil survei seperti dari Bank Dunia, Bappenas, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan program (PKH nontunai) yang paling signifikan menurunkan angka kemiskinan adalah PKH.
"Kita ingin memaksimalkan kembali bagaimana efisiensi sekaligus produktivitas dari penggunaan dana PKH itu bisa dilakukan oleh para KSM (Keluarga Sangat Miskin). Koordinasi cukup lama dengan bank-bank BUMN," ia memaparkan.
Selanjutnya, menurut Khofifah, Kemensos berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengomunikasikan dengan masing-masing bank sampai dengan detail teknisnya.
Kota Malang di Jawa Timur, menjadi daerah percontohan penerapan layanan e-Warung pertama Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera Nasional. Program e-Warung ini diluncurkan Mensos pada 27 Juni 2016.
"Kita menguji coba di Kota Malang, formatnya memang e-Warung. E-Warung itu harapannya masyarakat miskin menerima rastra (beras untuk keluarga sejahtera), dulu namanya raskin (beras untuk keluarga miskin)," Khofifah menjelaskan.
Manfaat e-Warung
"Di e-Warung itu mereka bebas gunakan kartu untuk membeli kebutuhan mana yang memang lebih diprioritaskan. Harapannya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat di hari itu. Misalnya, saya ambil gula, telor," sebut Mensos.
Menurut Khofifah, keluarga miskin yang menerima bantuan PKH bisa langsung menggunakan Kartu Combo BNI untuk berbelanja kebutuhan hidup di e-Warung Kelompok Usaha Bersama (Kube)-PKH yang berstatus Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera. E-Warung Kube-PKH itu didirikan para penerima PKH.
"Dengan adanya simbiosis ini maka para penerima bansos PKH juga bisa mendapatkan manfaat, selain bisa belanja juga bisa mendapatkan sisa hasil usaha e-Warung Kube PKH," Mensos menerangkan.
Bagaimana target pemerintah terhadap penerima bansos secara nontunai? Bagaimana pula penerapan e-Warung ke depan? Simak selengkapnya wawancara khusus Liputan6.com dengan Mensos Khofifah Indar Parawansa yang dipandu Farhannisa Nasution berikut ini.
