Liputan6.com, Addis Ababa - Layanan media sosial di seluruh penjuru Ethiopia diblokir. Langkah itu dilakukan pemerintah setempat karena ujian masuk kampus diumumkan secara online.
"Pemblokiran bertujuan agar para calon mahasiswa bisa fokus, dan tidak terganggu perhatian mereka ketika menyiapkan diri mengikuti tes," kata para pejabat seperti dikutip dari BBC, Selasa (12/7/2016).
Advertisement
Pemblokiran dilakukan ketika muncul rumor berbagai soal ujian bocor dan beredar di internet. Situs yang diblokir termasuk Facebook, Twitter, Instagram dan Viber.
"Mereka tidak akan tersedia selama beberapa hari sementara ujian masuk universitas yang diambil," ujar seorang juru bicara pemerintah.
"Ini tindakan yang bersifat sementara, yang kami terapkan hingga Rabu 13 Juli 2016. Media sosial terbukti bisa mengganggu konsentrasi para peserta ujian," tutur juru bicara pemerintah Ethiopia, Getachew Reda.
Ethiopia termasuk beberapa negara di Afrika yang menyensor internet, termasuk memblokir secara berkala blog milik oposisi dan situs-situs kelompok hak asasi manusia.
Situs media sosial sebelumnya pernah diblokir di Ethiopia, tapi hanya dalam hitungan jam. Namun saat itu pemerintah menyangkal keterlibatannya.
Ini adalah pertama kalinya situs media sosial diblokir massal secara nasional.
Seorang wartawan di Ethiopia kepada BBC mengatakan bahwa 'pemblokiran media sosial ini hanyalah langkah awal'.
"Pemerintah di sini ingin sekali mengontrol media sosial," kata wartawan yang tidak ingin disebut namanya. "Mereka akan mengambil pelajaran. Jika ke depan ada aksi protes, mungkin saja pemerintah akan menutup internet."
Daniel Berhane selaku editor majalah Horn Affairs, menggambarkan tindakan pemerintah 'sebagai preseden yang berbahaya'.
"Tak ada transparansi dan kita tak tahu siapa yang bertanggung jawab. Kita juga tak tahu sampai kapan pemblokiran diterapkan," kata Berhane di Twitter.
Pada bulan Mei, ujian masuk universitas dibatalkan setelah gambar dari ujian beredar di media sosial. Sebuah kelompok pendukung hak untuk orang Ethiophia, Oromo mengaku bertanggung jawab atas kebocoran tersebut.
Media di Ethiopia secara ketat dikontrol oleh pemerintah. Langkah tersebut memicu kecaman dari orang-orang yang bergantung pada media sosial terhadap pemerintah.
Pada tahun 2012, Skype juga pernah diblokir di Ethiopia di tengah tindakan keras pada VoIP (voice over internet protocol). Pemerintah mengklaim bahwa layanan itu digunakan untuk tujuan penipuan.
Pekan lalu, Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi mengklasifikasikan sensor internet sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
