Liputan6.com, Morotai - Pada pertengahan Maret 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) milik PT PLN di Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Baru empat bulan berjalan, proses pembangunan PLTS di sejumlah desa untuk setiap kecamatan dalam Kabupaten Pulau Morotai itu terbengkalai karena ditinggalkan rekanan pelaksana yang mengerjakan kegiatan tersebut. Padahal, PLTS itu digadang-gadang menjadi yang terbesar beroperasi di Indonesia.
Pantauan Liputan6.com di beberapa lokasi proyek pembangunan PLTS, kontraktor baru membangun pondasi yang kini sudah digenangi air berlumut. Sebagian besar lokasi pembangunan masih penuh lumpur dan semak belukar sehingga tidak layak untuk ditempatkan mesin pembangkit tenaga listrik.
Selain itu, sejumlah material bangunan seperti besi penyangga dan lainnya dibiarkan tak terurus layaknya besi tua. Padahal jika PLTS beroperasi optimal, PLN mampu mengurangi penggunaan BBM setiap harinya rata-rata dengan 800 liter atau ekuivalen penghematan senilai Rp 2,5 miliar per tahun.
Baca Juga
Advertisement
"Kan tidak mungkin, mesin pembangkit ditaruh di lokasi yang berlumpur seperti itu. Sudah begitu, besi-besi penyangga mesin dibiarkan terbengkalai. Tinggal tunggu jadi besi tua saja," ucap Yohanes, salah satu warga Morotai, kepada Liputan6.com, saat berada di lokasi pembangunan PLTS, Senin, 11 Juli 2016.
Presiden Jokowi telah meresmikan beroperasinya PLTS dengan kapasitas 6.000 KW yang dipusatkan di Kecamatan Daruba, Pulau Morotai. Saat peresmian tersebut, Jokowi mengingatkan pentingnya perawatan dan pemeliharaan. Belakangan, Jokowi marah saat menemukan kondisi PLTS di Morotai tidak terawat.
"Saya titip satu saja, masalah pemeliharaan. Orang Indonesia ini paling tidak bisa merawat, bangunnya pintar, buatnya pintar, tapi merawatnya nggak bisa. Jangan hanya bangun tapi merawatnya juga," kata Jokowi kala itu usai meresmikan beroperasinya PLTS di Morotai.
Kepala PT PLN Cabang Ternate hingga berita ini diturunkan belum dapat dihubungi. Saat disambangi ruang kantornya, pihak keamanan setempat melarang wartawan mengonfirmasi.
