JK: Pemerintah Tidak Fasilitasi Uang Tebusan Sandera Abu Sayyaf

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi dengan pemerintah Filipina.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 12 Jul 2016, 15:12 WIB
Wapres Jusuf Kalla atau JK. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya membebaskan semua WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Setelah penculikan terus terjadi, pemerintah kini harus mempertimbangkan langkah lebih matang dibanding sebelumnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi dengan pemerintah Filipina. Namun, JK memastikan tidak ada pembicaraan soal uang tebusan.

"Ya pokoknya pemerintah tidak memfasilitasi adanya pembicaraan seperti itu (uang tebusan)," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Pemerintah, kata JK, juga akan mempertimbangkan banyak hal. Saat proses pembebasan sandera di awal penculikan, pemerintah mengutamakan keselamatan WNI.

"Kalau dulu karena semua orang ingin diselamatkan, kita mendahulukan jiwa. Sekarang kita juga mendahulukan jiwa, tapi bagaimana caranya agar tidak terulang," tegas JK.

"Ini bukan pilihan yang mudah. Tapi pemerintah berusaha menyelamatkan jiwa warga kita," lanjut JK.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya