Liputan6.com, Jakarta - Marak penyanderaan terhadap warga negara Indonesia di perairan Filipina dan Malaysia oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf diduga karena adanya uang tebusan yang diberikan. Sehingga penyandera senang menculik WNI.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menegaskan, pemerintah tidak pernah membahas uang dalam negosiasi. Tapi, pihak pengusaha mungkin saja menempuh jalan itu.
Advertisement
"Saya ingin tekankan pemerintah tidak pernah melakukan negosiasi uang, pemerintah tidak pernah. Tetapi pengusaha-pengusaha itu mungkin saja. Tapi saya yakinkan 100% pemerintah tidak pernah bernegosiasi, berbicara tentang uang," tegas JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/7/2016).
JK bisa memahami bila perusahaan memilih menempuh jalur negosiasi uang. Perusahaan pasti mementingkan keselamatan jiwa para karyawan. Tapi, langkah itu tentu memiliki konsekuensi.
"Pemerintah sekarang tidak mau lagi mendorong pembicaraan seperti itu. Tapi memang saya ingin ulangi dalam hal ini tidak ada tanpa risiko. Itu yang terjadi," lanjut dia.
Apapun langkah yang diambil selama proses pembebasan sandera pasti memiliki risiko. Tapi, tentu akan dipilih risiko terkecil.
"Kita serang milter pasti risikonya juga besar. Mau bayar ransom (uang tebusan), risikonya juga ada, tidak bayar juga risikonya ada. Memang pada ujung-ujungnya adalah dikawal. Risiko pasti ada juga (kalau dikawal), bisa terjadi baku tembak di laut. Ya (itu) tidak apa-apa. tapi ya harus izin Filipina juga," pungkas JK.
