Liputan6.com, Jakarta - Isu perombakan kabinet (reshuffle) kembali menguak ketika pemerintah sibuk dengan persiapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Isu ini dianggap kabar burung yang dari pihak luar, bukan berasal langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi menampik kabar reshuffle yang beredar luas meskipun ada dorongan kepentingan politik. Berhembus isu bahwa wakil dari Partai Golkar akan masuk dalam jajaran Kabinet Kerja.
Baca Juga
Advertisement
"Itu gosip yang dibikin oleh pihak luar, bukan dari Presiden. Saya tidak percaya. Dari dulu PAN, PPP, dan sekarang Golkar mau masuk (kabinet), tapi tidak jadi terus," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Menurut Sofjan, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak Presiden. Masyarakat, diminta tidak berspekulasi yang hanya akan memicu keributan dan sentimen negatif saat pelaku pasar merespons positif kebijakan tax amnesty yang mengangkat kinerja pasar modal Indonesia, kurs rupiah, dan diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Reshuffle terserah Presiden lah, itu keputusan beliau. Kita jangan berspekulasi, jangan menimbulkan ketidakpastian yang bikin menteri juga susah bekerja," tegas Sofjan.
Hingga saat ini, dia memastikan, Presiden Jokowi masih akan mempertahankan formasi Kabinet Kerja seperti sekarang. "Posisinya (kabinet) masih yang sekarang, karena gonta ganti menteri tidak mudah. Harus memilih yang lebih baik dari yang sekarang. Jadi saya tidak percaya lagi ada reshuffle," kata Sofjan.
**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.