Abu Sayyaf Sandera WNI Lagi, DPR Pertanyakan Patroli Bersama

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris turut angkat bicara soal penyanderaan 3 Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia, Minggu 10 Juli 2016.

Charles prihatin hal itu kembali terjadi padahal sebelumnya sudah ada surat perjanjian (MoU) antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

"Selama ini kan kita dapat penjelasan dari pemerintah akan ada patroli bersama untuk menanggulangi terjadinya perompakan atau pembajakan lagi, sedangkan sekarang terjadi lagi. Kita mempertanyakan itu," ungkap Charles di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Politikus PDIP ini menduga ada uang tebusan dari pihak swasta, sehingga penyanderaan WNI kembali terulang.

Karena itu ia menegaskan, agar pembebasan sandera kali ini jangan sampai dibayar dengan uang tebusan karena nanti bisa terulang lagi.

"Kita prihatin atas kejadian ini, kita ingin ABK segera dipulangkan, tapi pembayaran tebusan oleh pihak swasta, walaupun bukan oleh pemerintah, ini akhirnya citra Presiden jadi buruk dan bisa terulang lagi," ujar Charles.

Charles juga berharap agar Pemerintah Filipina dapat memberantas kelompok Abu Sayyaf secara permanen, sehingga penyanderaan warga, khususnya WNI, tidak terjadi lagi.

"Kalau memang Filipina tidak bisa menangani sendiri, negara-negara sahabat termasuk Indonesia siap bergabung membantu memberantas kelompok Abu Sayyaf," ucap Charles.

Dia juga menyarankan agar ada intelijen sharing dengan Filipina untuk operasi militer. "Saya ingat Pemerintah Filipina sudah mengeluarkan statement mengizinkan TNI ikut terlibat dalam upaya pembebasan sandera. Saya rasa itu adalah awal yang baik agar Indonesia bisa terlibat," imbuh dia.

"Perlu diingat ya, Abu Sayyaf ini dikategorikan PBB sebagai anggota teroris, tidak ada bedanya dengan Al Qaeda atau ISIS," tegas Charles.