Liputan6.com, Surabaya - Belum maksimalnya pendistribusian dana desa membuat Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa meminta perguruan tinggi memetakan kebutuhan desa.
Khofifah menyatakan, jika hanya mengandalkan pendamping desa yang sudah dibentuk, itu akan memakan waktu lama.
"Kalau di Jatim kita punya ITS, Unair, Brawijaya, Unej, dan berbagai perguruan tingggi swasta. Lalu kita hitung berapa desa melalui pemetaan. Masing-masing kan punya lembaga penelitian dan pengembangan. Nah itu kan bisa di mitrakan dengan desa-desa yang sudah dipetakan," ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu 16 Juli 2016.
Dia menuturkan bahwa belum lagi pelibatan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) perguruan tinggi. Dengan melibatkan mahasiswa maka akan memudahkan baik itu pendampingan maupun penggunaan dana desa.
"Satu tahun itu bisa tiga kali KKN, kemudian disinergikan pendampingan terhadap penggunaan dana desa. Apakah manajemennya, apakah penggunaan dana desa nya, lalu prosentasenya, proses monitoringnya, dan seterusnya, saya rasa ini bisa akselearasi," kata Khofifah.
Mensos menjelaskan bahwa konsep yang ditawarkan ini juga pernah digagasnya pada program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Desa Sejahtera Mandiri merupakan program kemitraan Kementerian Sosial dan beberapa perguruan tinggi seperti halnya Universitas Jember yang dijalankan mulai tahun 2015 lalu.
"Waktu itu Kementerian Sosial memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di 4 desa yakni Desa Pakis Kecamatan Panti, Desa Karangrejo Kecamatan Mayang, Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono, dan Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk," ucap dia.
"Dengan pelibatan mahassiswa Kementerian Sosial berharap bisa mendongkrak perekonomian rakyat melalui program Desa Sejahtera Mandiri," ujar Khofifah.
Advertisement
