Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Rapat Koordinasi Lahan Perkebunan lintas kementerian bersama Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pusat Kementan, Senin (18/7) kemarin. Rapat ini membahas berbagai upaya dalam rangka mendorong investasi Pabrik Gula (PG) sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi gula bagi industri dan masyarakat.
Rapat Koordinasi dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, wakil dari kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta jajaran Eselon I dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.
Advertisement
Mentan, Amran mengatakan keempat kementerian juga membahas permasalahan lahan dan investasi pabrik dan kebun tebu. Beberapa hal yang diputuskan antara lain pemerintah mempercepat ijin sementara penyediaan lahan bagi 14 PG existing dan 13 PG baru dengan lahan yang dicadangkan 700 ribu ha. Pencadangan lahan tersebut diprioritaskan diperoleh dari lahan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi.
"Dalam rapat koordinasi, kami sepakat, khusus untuk pangan bisa menyediakan lahan 2 juta hektar yang diprioritaskan untuk tebu sebanyak 330 ribu hektar," kata Mentan Amran.
Kedua, lanjut Amran, BUMN berencana terlibat dalam investasi Pabrik Gula dalam bentuk saham. Ketiga, dalam membangun PG perlu memperhatikan penyerapan tenaga kerja lokal dan bermitra dengan komposisi lahan dari petani minimal 30%.
Keempat, dalam rangka mengembangkan tanaman tebu di Perum Perhutani akan dilakukan deregulasi Peraturan Menteri (Permen) LHK yang terkait sebagai landasan dalam pengembangan tebu di arealnya.
Amran menjelaskan, untuk pengembangan tebu ini terdapat 27 perusahaan yang berkomitmen investasi membangun kebun tebu, 2 perusahaan sudah siap beroperasi dan memperoleh ijin lahan 55 ribu ha yaitu pabrik gula di Lamongan dan di Dompu. Sementara itu, 4 investor dalam proses pengurusan lahan 246 ribu ha dan 21 investor lainnya sedang difasilitasi untuk memperoleh lahan.
"Bila 27 Pabrik Gula tersebut beroperasi maka akan menyerap 3,8 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung dengan nilai investasi Rp.85 Triliun. Diperkirakan juga akan menghasilkan 7,42 juta ton gula pada tahun 2022 sedangkan kebutuhan konsumsi 7,34 juta ton yang berarti akan surplus 0,12 juta ton," jelas Amran.
Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk meminimalisir konflik lahan yang bisa terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Karena itu akan digalakkan penyuluhan secara intensif, supervisi secara tepat dan memperkuat kelembagaan.
"Untuk antisipasi 5 sampai 10 tahun kedepan dalam mengembangkan industri gula yang dapat menghasilkan produk energi listrik dan bio-ethanol yang ramah lingkungan. Pemanfaatan produk tersebut dapat dijajaki kerjasama dengan PLN dan Pertamina," tuturnya.
(*)