Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan orangtua korban vaksin palsu mendatangi Ketua DPR Ade Komarudin. Mereka mengadukan buruknya penanganan korban vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda dan Mutiara Bunda.
Mereka berharap DPR dapat menjembatani permasalahan mereka dengan pihak rumah sakit, agar hak para korban vaksin palsu terpenuhi.
Advertisement
"Kami ingin minta ketua DPR bisa menjembatani anak-anak kami yang menjadi korban vaksin palsu. Khusus RS Mutiara Bunda Ciledug, kami mendapatkan kabar dari 2003 sudah beredar di rumah sakit," kata perwakilan orangtua korban vaksin palsu Aderi Zulfikri Sitompul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
"Kami sudah cari yang terbaik ke rumah sakit, alangkah kecewanya kami vaksin palsu tersebut ditemukan di RS yang biasa kami lakukan," sambung dia.
Aderi berujar, para orangtua korban sudah tidak sabar menunggu tanggung jawab pihak Rumah Sakit Harapan Bunda dan Mutiara Bunda. Pihak rumah sakit lamban menindaklanjuti kasus ini.
"Terakhir kami minta pertangungjawaban dan rekam medis kepada seluruh pasien sampai hari ini, tapi belum ada kepastian. Kami meminta rekam medik, medical check up, karena kami was-ws sakit sedikit karena vaksin palsu," kata dia.
"Makanya kami ingin minta Ketua DPR bisa menjembatani," lanjut Aderi.
Menanggapi masalah tersebut, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya turut prihatin atas anak-anak korban vaksin palsu. Ia berjanji, akan mendorong pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut.
"DPR menyahuti dan melakukan langkah-langkah oleh Komisi IX. Yang pasti kita harus mendorong pemerintah, karena ini sangat krusial dan genting," tegas Komarudin.
Mencari Biang Kerok
Komarudin menuturkan, kasus vaksin palsu harus diberantas hingga tuntas, agar kejadian serupa tidak terulang. Karena itu, DPR siap bekerja sama memberantas vaksin palsu.
"Secara nasional harus dipimpin langsung oleh menteri dan badan lainnya. Kita harus mencari tahu akar masalahnya bagaimana. Kalau perlu panja (panitia kerja) dan lintas komisi. Kita ingin Polri menindaklanjuti itu, siapa sebenarnya biang kerok vaksin palsu ini," pungkas politikus Partai Golkar itu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, pihaknya ingin Kementerian Kesehatan membuka permasalahan kasus vaksin palsu tersebut kepada publik.
"Suatu hal yang harus kita dengar langsung, dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia), rumah sakit dan kesehatan. Pada saat kami menerima informasi dan minta dibuka kasus ini, pemerintah belum mau dibuka," ujar dia.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, pihaknya telah mendesak Kementerian Kesehatan memastikan dampak dari vaksin palsu tersebut. Mengingat, beredar kabar ada balita meninggal dan pertumbuhannya terhambat akibat vaksin palsu.
"Kami telah meminta antisipasi, apakah vaksin ini berbahaya atau tidak, sudah dilakukan oleh badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dari sisi bahaya tidak ada," kata Dede.
"Kami meminta agar langkah apa yang harus dilakukan kementerian agar bisa memberikan rasa aman kepada korban, kami minta berikan dulu kekebalan. Kami meminta agar satgas melanjutkan penelusurannya, diduga ada sembilan provinsi," tandas pemeran Andy dalam film Catatan Si Boy itu.
