Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai mampu menjaga kinerja perekonomian Indonesia di sisa periode tahun ini. Namun pemerintah tetap perlu berpikir dan melakukan strategi yang diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional untuk bertahan di tengah ketidakpastian dunia, .
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini berada di kisaran 4,9 persen hingga 5 persen. Angka ini lebih pesimistis dibanding target pemerintah yang sebesar 5,2 persen di APBN-P 2016.
Sementara inflasi diperkirakan di level 3 persen-3,2 persen hingga akhir 2016, dan kurs rupiah diramalkan berada pada rentang Rp 12.950-Rp 13.150 per dolar Amerika Serikat (AS).
Baca Juga
Advertisement
"Kita mendapat berkah positif dari ketidakpastian untuk mempertahankan sebagai negara tujuan investasi langsung karena imbal hasil yang ditawarkan masih tinggi," jelas Hendri saat Diskusi Mid Year Review 2016 di kantornya, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Indonesia, kata dia, tidak punya pilihan lain selain berpikir dan bertindak di luar kebiasaan (out of the box). Mencari terobosan untuk memacu pertumbuhan ekonomi maupun penerimaan negara yang selalu tidak mencapai target.
Menurut Hendri, ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas di sisa waktu tahun ini. Antara lain :
1. Fokus pada ekonomi dalam negeri. Tidak mengandalkan ekspor yang masih terkontraksi karena perlambatan ekonomi dunia. Terjadi penurunan permintaan ekspor, khususnya dari mitra dagang utama Indonesia.
"Pemerintah perlu menjaga ekonomi domestik, terutama dari konsumsi yang punya share 60 persen dari PDB. Inflasi dijaga, daya beli ditingkatkan untuk mempercepat tingkat konsumsi masyarakat," Hendri menjelaskan.
2. Menyelamatkan kinerja dan target ekonomi 2016 dengan memperbaiki dan memaksimalkan instrumen kebijakan fiskal, sektor riil, dan moneter.
Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini juga bilang, pemerintah jangan hanya mendorong dan menjaga target pembangunan melalui optimalisasi anggaran pemerintah. "Tapi terobosan kebijakan untuk menggerakkan BUMN dan pelaku swasta," pinta dia.
3. Mengoptimalkan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak).
Hendri bilang, pemerintah perlu mengembalikan paradigma dari tax amnesty karena diklaim lebih banyak manfaat atau keuntungan dibandingkan kekurangannya.
"Tax ratio diharapkan lebih baik dengan tax amnesty. Ada kepatuhan pajak setelah kebijakan ini berjalan, karena basis Wajib Pajak jauh lebih jelas sehingga dapat menjadi reformasi perpajakan buat kita dan memberi multiplier effect lebih besar ke depan," pungkas dia.
