Jokowi: Pengadaan Alutsista Harus Sesuai Kebutuhan

Jokowi menggelar rapat terbatas membahas rencana pembelian alat utama sistem pertahanan atau alutsista.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 20 Jul 2016, 16:58 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan) saat berada di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6). (Foto: Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas membahas rencana pembelian alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Jokowi menegaskan, pembelian alutsista ke depan harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan semata.

"Masukan-masukan dari seluruh matra, baik AL, AD, AU, Panglima TNI, Menhan, semuanya. Sehingga betul-betul yang kita beli yang kita rencanakan ini adalah memang sebuah kebutuhan, bukan keinginan-keinginan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Pengadaan alutsista ini untuk memenuhi kebutuhan minimun 2024. Jokowi ingin 2019 sudah terlihat perubahan modernisasi TNI sesuai dengan rencana.

Untuk TNI AD harus memiliki tank, heli serbu, dan peralatan infrantri khusus. Lalu, TNI AL harus dilengkapi dengan kapal selam, kapal perang, dan persenjataan sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi-lokasi berpotensi konflik.

Kemudian, TNI AU harus memenuhi kebutuhan seperti pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat dan sistem pertahanan rudal serta sistem radar.

"Ingin saya sampaikan bahwa semuanya ini agar ada transparansi yang betul-betul terbuka," kata Jokowi.

Karena itu, dalam proses pembelian alutsista harus menggunakan UU Industri Pertahanan. Transfer teknologi kepada industri pertahanan nasional sudah menjadi kewajiban.

"Dahulukan arahnya ke sana. Sehingga pengembangan industri pertahanan nasional betul-betul pada kemandirian, pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan kita," pungkas Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya