Defisit Anggaran Pemerintah Kian Melebar di Semester I

Pelebaran defisit anggaran karena belanja pemerintah lebih cepat terserap. Namun, dari sisi pendapatan turun.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 21 Jul 2016, 09:51 WIB
Wapres RI Jusuf Kalla bersama Menkeu Bambang Brodjonegoro usai peresmian Pembukaan International Conference on Tax, Investment and Business (ICTIB) 2016 And 13th Asia Pacific Tax Forum (APTF) di Jakarta, Senin (23/5). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi defisit anggaran pemerintah pada semester I tahun ini melebar menjadi Rp 230,7 triliun atau sekitar 1,83 persen dibanding Produk Domestik Bruto (PDB). Periode yang sama tahun lalu, defisit anggaran sebesar Rp 84,3 triliun atau hanya 0,73 persen dari PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pelebaran defisit anggaran karena belanja pemerintah lebih cepat terserap. Namun, dari sisi pendapatan mengalami penurunan.

"Realisasi Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara Perubahan (APBNP) 2016 semester 1 masih defisit Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen dibanding PDB. Tahun lalu defisit Rp 84,3 triliun atau 0,73 persen dari PDB," kata dia di Badan Anggaran DPR RI Jakarta, Rabu malam (20/7/2016).

Dia menerangkan, pendapatan negara semester 1 2016 sebesar Rp 634,7 triliun atau 35,5 persen dari APBNP 2016. Pada periode yang sama tahun lalu, pendapatan negara sebesar Rp 667,9 triliun.

Lebih rinci, ‎pendapatan negara pada semester I yang terdiri dari perpajakan hanya sebesar Rp 522 triliun, lebih kecil dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 535 triliun. Demikian pula penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 112,1 triliun‎ atau lebih rendah dibanding tahun lalu Rp 132,5 triliun.

Sementara ‎Bambang menambahkan, belanja negara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Belanja negara mencapai Rp 865,4 triliun atau naik dibanding periode yang sama Rp 752,2 triliun.

"Jadi lebih tinggi Rp 113 triliun secara persentase tahun ini 41,5 persen. Tahun lalu 37,9 persen," kata Bambang.

Dia menuturkan, ‎belanja kementerian lembaga mencapai Rp 262,8 triliun atau sekitar 34,2 persen dari sebelumnya hanya Rp 195,3 triliun. Belanja non kementerian lembaga tercatat sebesar Rp 218,5 triliun.

Transfer daerah dan dana desa mencapai Rp 384 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp 50 triliun dibanding tahun lalu Rp 334,7 triliun.

"Komponennya transfer daerah Rp 357,2 triliun atau 49 persen lebih tinggi 31 triliun dibanding periode sama tahun lalu. Dana desa penyebab utama sudah tersalurkan Rp 26,8 triliun, kalau tahun lalu Rp 7,9 triliun. Sehingga ada defisit besarnya Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen dari PDB," tandas dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya