Liputan6.com, Jakarta - Demi mempercepat program reformasi birokrasi di instansi aparatur negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berguru ke Korea Selatan. 10 orang dikirim untuk belajar penerapan e-government.
Tim aparatur lintas kementerian/lembaga dari Indonesia kini sedang menimba ilmu di Seoul, Korea Selatan melalui Indonesia e-Government Capacity Building Program. Saat ini tengah mendalami kerangka hukum dan kebijakan pengembangan e-government di Korea.
Advertisement
Selain itu, tim yang terdiri dari sepuluh orang tersebut juga tengah mempelajari struktur kelembagaan dan teknologi sistem informasi nasional Korea, serta mengenal lebih jauh penerapan sistem e-government di pemerintahan Korea.
Tim kecil yang berangkat dari tanah air pada tanggal 18 Juli 2016, rencananya akan mengikuti pelatihan e-Government di Seoul selama sepuluh hari sampai dengan tanggal 28 Juli 2016. Pelaksanaan pelatihannya sendiri difasilitasi oleh Ministry of the Interior (MOI) dan National Information Society Agency (NIA).
"Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik ini sangat bagus. Selain belajar bagaimana rumusan kebijakan nasional e-government di Korea, juga mendalami bagaimana implementasinya di lapangan hingga Korea menjadi negara terbaik di dunia dalam e-government," ucap Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB yang menjadi salah seorang peserta pelatihan di Seoul, Senin (25/07/2016).
Ditambahkan, selain memberikan masukan bagi perumusan kebijakan nasioanal e-government, hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat memacu implementasi e-government di lingkungan Kementerian PANRB, hingga menjadi role model nasional.
"Pak Menpan seringkali mengatakan, Kementerian PANRB harus terdepan menjadi teladan dalam pelaksanaan e-government," tutur Herman.
Hal serupa disampaikan peserta lainnya, Gerry Firmansyah, Ketua Tim Sekretariat Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah yang saat ini sedang merumuskan kebijakan nasional e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Korea Selatan merupakan negara rangking 1 selama 3 kali berturut-turut menurut index e-government yang dilakukan oleh UN. Karena itu, pelatihan di Korea Selatan ini sangat produktif. Dapat memberikan masukan yang positif bagi rancangan Perpres tentang SPBE yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian PANRB," ungkap Gerry.
Secara lengkap, tim yang mengikuti pelatihan tersebut adalah Herman Suryatman, Taufiq Rahman, Akhmad Hasmy, Katmoko Ari Sambodo, Hamzah Fansuri dan` dari Kementerian PANRB, Gerry Firmansyah dari Wantiknas, Hasyim Gautama dari Kementerian Kominfo, Rayi Indrarinardi dari Kantor Staf Presiden, serta Fernando Sumarto Sitorus dari Kementerian Sekretariat Negara.
Beberapa materi yang akan dipelajari dan didalami oleh tim selama di Korea, antara lain: Korean Informatization Policy and Strategy, Political Mobilization and Economic Development, Introduction of MOI, Implementation of Status e-Government.
Kemudian Local Informatization Policy, Understanding e-Government, Online Civil Service ROK, e-Gobernment System Operation and Cyber Security, NID Issuing Process, KLID Tour, Local Administration Integration Information System, LG Display Tour, Public Framework Function and Operation Effect, Custom Modernization (Korea Case Study), Immigration Control System, Seoul Transport Operation and Information Service, On-nara System, Administrative Information Sharing, ICT and Future Living Environment, e-Procurement Experiences of Korea, Business Network Seminar, Korean e-Government Policy.
