Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok curhat di depan 2.400 Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) Rukun Warga (RW) seluruh DKI Jakarta. Ahok menjadi pembicara pada Kegiatan Pembekalan dan Motivasi Kader PPKB RW. Acara berlangsung di Ecovention, Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Selasa (26/7/2016).
Saat memberikan kata sambutan, orang nomor satu di Jakarta tersebut, sempat mencurahkan kegusarannya. Hal itu terkait kebijakannya mencantumkan kontribusi tambahan berupa 15 persen, dikali nilai jual obyek pajak dikali lahan yang dapat dijual pada Rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi. Ahok mengatakan potensi pendapatan daerah akan meningkat bila kontribusi itu diterapkan.
Advertisement
"Saya berpikir, kalau orang buat pulau kenapa enggak bagi keuntungannya ke Pemerintah Daerah. Itu bisa dapat Rp 48 triliun," kata Ahok dalam sambutannya.
Menurut dia, kebijakannya itu mengedepankan kepentingan warga karena dana yang didapat untuk membangun rumah susun atau pompa air. Sehingga anggaran Pemerintah Provinsi DKI bisa fokus digunakan untuk subsidi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perumahan warga.
"Saya pikir uang kita, kita pakai buat subsidi kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan," ucap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menambahkan, adanya kasus suap dalam reklamasi diibaratkannya makan duri kulit buah durian. Yakni, tidak menerima suap, tapi ikut repot karena kerap dipanggil pihak kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Aku mah dipanggil mulu, dipanggil polisi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa, sudah enggak makan durian, baunya saja enggak cium, eh makan durinya," tandas Ahok.
