Liputan6.com, Jakarta - Kabar reshuffle menteri Kabinet Kerja kembali berhembus. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam akun Twitter pribadinya pun mengisyaratkan perombakan pemerintahan Jokowi-JK itu. Membahas soal menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komaruddin atau Akom, mengatakan seorang menteri seharusnya juga paham soal politik.
"Ada beberapa menteri (mengaku) kesusahan menghadapi anggota dewan. Itu karena mereka tidak tahu politik. Dia harus mengerti politik. Tidak boleh buta politik. Dia lupa sudah menjabat jabatan politik," kata Akom di Gedung Parlemen, Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (27/7/2016).
Pada kesempatan itu, politikus Partai Golkar tersebut juga mengaku paling sulit jika harus memberi teguran pada tokoh-tokoh tertentu.
"Yang paling suka pahit itu kalau rekomendasinya saya harus "menggodok" orang atau tokoh. Misalnya saya harus menulis surat pada Presiden, merekomendasikan seorang menteri untuk diberikan teguran," kata Akom.
Padahal, lanjut dia, rekomendasi yang harus dijalankannya merupakan hasil keputusan dari alat kelengkapan dewan (AKD).
Sejak Selasa 26 Juli 2016 malam, sejumlah tokoh dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan. Sebut saja Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dia batal membuka Konferensi Ulama Internasional dan Ulama Thoriqoh Nasional di Pekalongan, Jawa Tengah. Lantaran Presiden Jokowi mengharuskan semua menterinya berkumpul di Jakarta hari ini.
Advertisement
