Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi telah merombak (reshuffle) susunan kabinetnya. Total ada 12 menteri baru yang dilantik, baik yang digeser posisinya maupun yang baru menjabat menteri di PemerintahanJokowi-JK.
Salah satu menteri yang dilantik adalah Wiranto. Ketua Umum Partai Hanura ini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
Advertisement
Keberadaan Wiranto di Kabinet Kerja hasil reshuffle jilid II ini menggantikan 2 politikus Hanura yang terkena reshuffle.
Meski jatah kursi menteri Hanura hanya tinggal 1, namun Sekjen Hanura Berliana Kartakusumah menegaskan, partainya tak mempermasalahkan hal itu.
"Bagi kami berkurang atau bertambah (kursi menteri) jadi kewenangan Presiden, karena kita percaya perkuat sistem presidensial. Kita hormati hak prerogratif Presiden. Kami yakin Presiden pertimbangkan aspek berkaitan kemaslahatan," ungkap Berliana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Dalam konteks ini, kata Berliana, dia yakin tujuan Presiden adalah kemaslahatan bangsa di atas segala-galanya, termasuk dalam hal memposisikan atau memberhentikan seseorang di kabinet.
"Hanura hanya sekadar memberikan kader terbaiknya untuk dapat bekerja membantu Presiden," ucap Berliana. Dia melanjutkan, "penilaian ada pada Presiden, jadi tidak mungkin Partai Hanura menekan Presiden."
Sebelumnya, ada 2 politikus Hanura yang menjabat menteri di pemerintahan Jokowi-JK yakni Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian. Keduanya kini telah keluar dari daftar menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK.
