Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pergantian menteri (reshuffle) dalam sebuah kabinet di pemerintah merupakan hal wajar. Hal ini mengingat menteri merupakan jabatan politis sehingga Presiden bisa saja secara mendadak mengganti pembantunya yang duduk dalam kabinet.
"Saya tidak mau berkomentar soal latar belakang Presiden melakukan reshuffle. Reshuffle pertama, sebelas bulan yang lalu saya asumsikan lebih terkait politik. Dan mengertilah bahwa posisi menteri itu jabatan politis. Kamu bisa datang dan pergi besok," ujar dia di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Namun terlepas dari masalah reshuffle ini, lanjut Susi, ada permasalahan lain yang dinilai jauh lebih penting, yaitu pengembangan kawasan Natuna.
Kawasan ini kini tengah menjadi perhatian pemerintah setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau dan menggelar rapat di atas kapal perang di perairan tersebut.
Baca Juga
Advertisement
"Ada masalah yang lebih berat dari politis, dan ada masalah yang akan datang, yaitu Natuna. Aktivitas ilegal fishing adalah yang seharusnya kita lawan dan saya menyadari penangkapan ikan lebih penting," kata dia.
Susi menuturkan, mengemban tugas di dalam pemerintahan, terutama yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan memang tidak mudah. Buktinya, sejak terbentuknya Kabinet Kerja, jabatan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya telah diisi oleh tiga orang.
Oleh sebab itu, kata Susi Pudjiastuti, dirinya hanya ingin fokus bekerja dengan baik, siapa pun yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya ini.
"Lakukan saja pekerjaan saya dan menteri koordinator telah berganti dua kali. Tiga orang tidak dapat bertahan pada pekerjaan itu," ujar dia. (Dny/Ahm)
