Liputan6.com, Jakarta - Thomas Lembong ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menggantikan Franky Sibarani. Sejumlah tugas siap menanti mantan menteri perdagangan ini.
Franky mengungkapkan, selama hampir dua tahun memimpin BKPM, telah banyak program yang dikeluarkan untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya yang menjadi unggulan yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Baca Juga
Advertisement
Dalam program ini, BKPM melibatkan 22 kementerian dan lembaga dalam rangka memberikan pelayanan investasi dan memotong rantai proses perizinan investasi di Indonesia. Dalam program tersebut, Thomas juga terlibat saat masih menjadi menteri perdagangan.
"Dan yang memberikan kontribusi besar terhadap kelancaran PTSP itu salah satunya Kemendag (Kementerian Perdagangan) pada waktu Pak Thomas di sana, selain perindustrian yang pertama," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Program kedua yang menjadi andalan BKPM yaitu izin investasi tiga jam. Dalam program ini, terdapat delapan produk layanan izin untuk memudahkan investor menanamkan modalnya di Indonesia.
Ke delapan produk tersebut adalah:
izin investasi
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan
Izin Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Nomor Induk Kepabeanan (NIK).
Dalam program ini, Kemendag juga terlibat terutama dalam penerbitan API-P. "Menurut saya bahwa semua proses yang ada di BKPM itu tidak lepas daripada kerja bersama. Dan Pak Thomas merupakan salah satu yang memberikan support yang kuat," kata dia.
Ketiga, fasilitas jalur hijau dan desk khusus untuk tekstil dan sepatu. Franky berharap Thomas bisa meneruskan program-program yang telah diluncurkan tersebut agar bisa menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.
"Saya yakin sekali apa yang dihasilkan ini merupakan kerja tim, baik tim internal BKPM maupun tim kerja kabinet. Tentu Pak Thomas akan meneruskan, karena itu jualannya (menarik investasi ke Indonesia)," tandas dia. (Dny/Gdn)
