Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang dirotasi menjadi Menko Maritim.
Kesediaan Wiranto menjadi mengisi kabinet dianggap aksi 'turun gunung'. Sebab Wiranto yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan di era Presiden Soeharto itu juga pernah menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam dua kali gelaran Pilpres.
Namun, Wiranto tak mau dinilai seperti itu. Dia lebih ingin disebut sebagai upaya melanjutkan pengabdian melalui jalur kabinet.
Advertisement
"Begini ya, pengabdian itu total tidak lihat posisi turun gunung atau apa lain. Proses pengabdian total di mana pun, dilakukan dengan baik. Apakah Menko Polhukam lagi atau di posisi lain dengan pengabdian tulus enggak masalah," ujar Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut dia, saat ini dirinya ditakdirkan untuk membantu Presiden Jokowi mewujudkan program Nawacita. Sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. "Kebetulan saya di Menko Polhukam," imbuh Wiranto.
Sebagai Menko Polhukam tentu ada banyak tugas yang harus dilaksanakan. Di bidang politik, dia harus membangun politik yang amanah dan ujungnya dapat menyejahterakan rakyat.
"Hukum, reformasi hukum. Hukum harus dapat menjamin ketenteraman. Kalau hukum ditaati oleh seluruh pihak, akan muncul keteraturan dan kepastian hukum," jelas Wiranto.
Ia juga harus memastikan tiap sudut wilayah NKRI terjaga keamanannya. "Keamanan bisa menyejukkan, membuat rakyat Indonesia terlindungi. Itu kan tugas yang harus kita lakukan di Polhukam untuk membantu Presiden untuk Indonesia," pungkas Wiranto.
