Komisi I DPR: Kita Percaya Pemerintah Bisa Selamatkan Sandera WNI

Salah satunya upaya agar keluarga korban bisa berkomunikasi dengan WNI yang disandera.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 02 Agu 2016, 00:51 WIB
Al Habsy, yang mengklaim bagian dari kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan sebesar 250 juta peso atau Rp 750 miliar segera dibayarkan.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mengatakan sampai saat ini tim dari crisis center bentukan pemerintah terus melakukan upaya membebaskan tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera di wilayah Filipina. Salah satunya dengan melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Filipina.

"Sampai saat ini cukup baik (komunikasi dari crisis center), makanya kita dari anggota DPR hadir melakukan pendampingan kepada keluarga korban ke Kementerian Luar Negeri Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (Ditjen PWNI)," ujar Charles melalui keterangan tertulis, Senin (1/8/2016).

Ia menjelaskan, upaya tersebut dilakukan agar keluarga korban bisa berkomunikasi lebih intens lagi, tentunya mengenai bagaimana kondisi korban yang disandera di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Sudah cukup jelas, kami semua sepakat untuk melakukan komunikasi lebih intens lagi, bagaimana caranya dengan segala upaya agar bisa memulangkan sandera dengan selamat ke Tanah Air," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Charles menaruh harapan besar kepada crisis center ini dalam upaya membebaskan para sandera dari Indonesia. Hingga saat ini, berbagai strategi terus dilakukan agar sandera bisa kembali ke Indonesia dengan selamat.

"Yang pasti saya punya kepercayaan penuh pemerintah melalui crisis center, Kemenlu, TNI, BIN sudah melakukan upaya yang terbaik untuk bisa melepaskan dan memulangkan WNI dengan selamat. Namun, strateginya tidak bisa dijelaskan ke publik," jelas dia.

Di samping itu, Charles meminta kepada pemerintah ke depan agar tidak terjadi hal serupa untuk merealisasikan kesepakatan tiga negara dalam melakukan patroli bersama di laut titik rawan.

"Tujuannya agar aksi perompakan dan pembajakan tidak terjadi lagi, jadi kita harap segera direalisasikan agar daerah titik rawan itu bisa aman dan tidak terjadi lagi penyanderaan serta penculikan di Asia Tenggara," Charles menandaskan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya